Fraksi-Fraksi DPRD Kepri Setujui Ranperda Perubahan APBD 2025

Tanjungpinang — Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (DPRD Kepri) menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2025, Senin (25/8/2025).

Fraksi Gerindra, Golkar, Nasdem, PKS, Demokrat Nurani, dan Amanat Nasional Kebangkitan Bangsa menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Hanya Fraksi PDIP yang tidak hadir pada paripurna tersebut.

Terdapat sejumlah catatan disampaikan oleh fraksi-fraksi. Fraksi Golkar menyoroti adanya penyesuaian menurun pendapatan daerah sebesar Rp7,311 miliar akibat turunnya alokasi transfer pusat sekitar Rp152 miliar. Sementara itu, Fraksi NasDem menekankan perlunya kemandirian fiskal melalui optimalisasi dan inovasi PAD, peningkatan kapasitas aparatur daerah, pengelolaan belanja yang efektif, serta transparansi dan akuntabilitas.

 

Gubernur Kepulauan Riau, H Ansar Ahmad, menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh fraksi DPRD Kepri terhadap Perubahan APBD 2025.

“Perubahan APBD ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi nasional dan global yang tentu berdampak pada kondisi fiskal daerah,” ujar Ansar.

Ansar menekankan pentingnya pengelolaan APBD yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

“Saya berharap seluruh perangkat daerah dapat menjalankan program dan kegiatan secara tepat sasaran, sehingga mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat Kepri,” tutupnya.

Baca Juga :  Momen Bersejarah Kejurda Taekwondo Pertama Kepri Resmi Digelar