Sekdaprov Kepri Tekankan Pencegahan TPPO

Keterangan : Sekdaprov Kepri Adi Prihantara mengikuti Rakor dan Evaluasi Bulanan perdana Gugus Tugas TPPO di Mapolda Kepri. (Foto : Diskominfo Kepri, Senin 25 Agustus 2025)

Batam — Sekretaris Provinsi Kepulauan Riau (Sekdaprov Kepri), Adi Prihantara menekankan pentingnya dua hal yang harus diterapkan sebagai upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

“Pertama, bagaimana kita bisa terus fokus membina masyarakat agar terhindar dari perdagangan orang dan pekerja migran ilegal. Kedua, bagaimana kita memperkuat koordinasi terkait pencegahan dan penanganan TPPO di Kepulauan Riau,” kata Adi.

Hal ini dia sampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Bulanan perdana Gugus Tugas Daerah Pencegahan dan Penanganan TPPO Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Senin (25/8/2025).

Dua langkah pencegahan tersebut menurut Adi mengingat wilayah Kepulauan Riau merupakan salah satu pintu masuk perdagangan orang dan pekerja migran.

“Kita harus bekerja beriringan untuk memutus mata rantai ini,” jelas Adi selaku Sekretaris I Gugus Tugas Daerah Pencegahan dan Penanganan TPPO Kepri.

Ia juga menegaskan agar Gugus Tugas TPPO Kepri harus menjadi simpul kekuatan bersama dalam melakukan pencegahan dan penindakan.

Dalam kesempatan ini, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo selaku Pelaksana Harian Gugus Tugas TPPO memaparkan capaian yang telah diraih sepanjang tahun 2025. Hingga Agustus ini, Polda Kepri telah berhasil mengungkap 60 kasus TPPO, menyelamatkan 189 korban, serta menetapkan 84 orang tersangka.

Anom menegaskan pentingnya memperkuat komitmen bersama dalam penegakan hukum, perlindungan korban, serta edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam tindak pidana perdagangan orang maupun pengiriman pekerja migran ilegal.

“Satgas Gugus Tugas TPPO ini dibentuk tidak lain untuk mewujudkan Kepulauan Riau yang aman dari tindak perdagangan orang dan pekerja migran ilegal,” tutup Anom.

Baca Juga :  Ansar Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD 2025