Batam — Komisi I DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) panas, Rabu (17/9/2025) untuk menyikapi keterlambatan pelayanan pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) untuk Kavling Siap Bangun (KSB) di Sagulung Sumber Sari, Kelurahan Sungai Langkai.
Keterlambatan ini telah membuat ratusan warga di RT 001 RW 007 terancam tidak mendapat kepastian legalitas lahan yang sudah mereka tempati.
RDPU yang dipimpin oleh Anggota Komisi I, Muhammad Mustofa mengungkap kekecewaan mendalam dari masyarakat yang permohonan pembayaran UWTO rumah mereka ditolak mentah-mentah oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam. Penolakan ini menjadi sandungan besar bagi warga untuk mendapatkan sertifikat sah atas lahan mereka.
Dalam pertemuan yang dihadiri lengkap oleh perwakilan Direktorat Pengelola dan Pengendalian Lahan BP Batam, BPN, Satpol PP, Camat Sagulung, hingga tokoh masyarakat, Komisi I meminta penjelasan transparan mengenai kendala di balik penolakan yang merugikan warga ini.
Muhammad Mustofa, dengan tegas, meminta BP Batam untuk bertindak cepat.
“Jika tidak ada aturan yang melarang, maka seharusnya warga yang sudah melengkapi persyaratan administrasi dapat diproses terlebih dahulu. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena lambannya pelayanan,” ujar Mustofa, menyoroti bahwa birokrasi yang berbelit-belit telah menahan hak legal masyarakat.
Mustofa menekankan bahwa tidak ada alasan bagi BP Batam untuk menunda proses bagi warga yang sudah memenuhi semua persyaratan administratif.
Komisi I DPRD Batam menyatakan komitmen penuh untuk mengawal tuntas permasalahan UWTO KSB ini. Mereka berjanji akan terus mendesak BP Batam agar masyarakat di Sagulung Sumber Sari segera mendapatkan kepastian hukum atas lahan kavling yang selama ini mereka tempati dan tinggali.
Warga kini menanti tindakan konkret dari BP Batam setelah desakan keras dari legislatif ini.


