Warga Puriagung Resah, DPRD Batam Soroti Izin Tower di Atas Rumah: Keselamatan Warga yang Paling Utama

Keterangan : Komisi I DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang memanas terkait perizinan pemasangan tower telekomunikasi di atas bangunan rumah dan ruko, khususnya yang meresahkan warga Perumahan Puriagung, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk. (Foto : Putra, Rabu 17 September 2025)

Batam — Komisi I DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang memanas terkait perizinan pemasangan tower telekomunikasi di atas bangunan rumah dan ruko, khususnya yang meresahkan warga Perumahan Puriagung, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk.

Dipimpin oleh Anggota Komisi I, Muhammad Mustofa, RDPU ini mempertemukan warga dengan perwakilan Dinas CKTR, DPMPTSP, Satpol PP, Camat, Lurah, serta pimpinan perusahaan tower, PT Protelindo (sebelumnya KIN).

Kekhawatiran Keselamatan Mencekam Warga
Para Ketua RW dan RT dari Puriagung hadir menyampaikan keresahan mendalam mereka. Mereka menyoroti risiko keselamatan dan dampak ketidaknyamanan lingkungan yang ditimbulkan oleh keberadaan tower yang berdiri di atap rumah maupun ruko. Kekhawatiran akan struktur bangunan dan potensi bahaya menjadi isu sentral yang disampaikan warga.

Menanggapi keluhan ini, Anggota Komisi I, Jimi, langsung mendesak Dinas CKTR untuk memberikan penjelasan rinci.

“Kami minta penjelasan mengenai dasar perizinan dan kajian kenyamanan yang menjadi acuan pembangunan tower-tower ini,” tegas Jimi, Rabu (17/9/2025).

Mustofa, salah satu anggota Komisi I, menegaskan bahwa aspek keselamatan harus menjadi prioritas utama di atas segalanya.

“Keselamatan warga adalah yang paling utama. Setiap izin pembangunan maupun usaha harus mengedepankan aspek keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar,” cetusnya keras.

DPRD Janji Tindak Lanjuti dan Awasi Ketat
Sebagai penutup, Komisi I DPRD Batam berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti hasil RDPU ini. Mereka berjanji akan mengawasi ketat proses perizinan di masa depan serta memastikan bahwa keberadaan tower telekomunikasi di Kota Batam tidak merugikan warga sedikit pun.

Hasil RDPU ini diharapkan menjadi lampu merah bagi perusahaan telekomunikasi dan dinas terkait untuk lebih serius memperhatikan dampak pembangunan infrastruktur terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Baca Juga :  Ketua DPRD Batam Kamaluddin Apresiasi Latsarmil Komcad ASN Kepri, Tegaskan Pentingnya Disiplin dan Bela Negara