Batam Diuji BPK 2025, Amsakar: Jangan Tunda Administrasi, Realisasi Belanja Harus Cepat untuk Ekonomi

Keterangan : Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. (Foto : Devid, Rabu 15 Oktober 2025)

Batam — Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan atas Kepatuhan Belanja Daerah Tahun 2025 oleh BPK Perwakilan Kepulauan Riau menjadi momentum bagi Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, untuk memberikan penekanan serius pada kecepatan kerja jajarannya.

Amsakar menyampaikan dukungannya penuh kepada Tim BPK, namun juga menyentil kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak berleha-leha.

Amsakar mengingatkan bahwa keterlambatan dalam menyelesaikan administrasi dan pelaporan keuangan akan berdampak buruk pada kualitas akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

“Jangan ada lagi saling menunggu. Semua dinas harus bergerak cepat dan berkoordinasi dengan baik. Keterlambatan mengumpulkan dokumen dapat berdampak pada kualitas akuntabilitas,” tegasnya, Rabu (15/10/2025).

Ia menekankan bahwa pemeriksaan ini terkait erat dengan percepatan realisasi belanja daerah. Ia menilai, belanja pemerintah harus bertindak sebagai penggerak utama ekonomi lokal.

“Kalau realisasi belanja lancar, roda ekonomi juga ikut bergerak. Ini bukan sekadar kewajiban administrasi, tapi cerminan tanggung jawab kita,” tutup Amsakar.

Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK Kepri, Maurid Riono Hutapeai, memastikan pemeriksaan tahap awal ini akan berjalan selama 18 hari berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Ia meminta seluruh OPD untuk menugaskan staf yang kompeten dan melengkapi dokumen secepatnya, guna menjamin proses audit berjalan efektif.

Baca Juga :  Penduduk Batam Tembus 1,2 Juta, Layanan KTP Dirombak!