Batam — Komisi II DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) marathon yang intens, Senin (27/10/2025) untuk membedah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. RDP yang melibatkan hampir selusin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja ini fokus utama pada upaya menggenjot target pendapatan daerah.
Rangkaian rapat yang berlangsung di ruang Komisi II DPRD Batam ini dimulai sejak pagi, diawali dengan pembahasan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Setelah itu, giliran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) memberikan paparan.
Pertemuan maraton ini kemudian berlanjut dengan menghadirkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UMKM. RDP ditutup dengan pembahasan bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, dan Kepala Puskesmas se-Kota Batam.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Batam, Muhammad Yunus Muda, SE, dan dihadiri seluruh anggota Komisi II. Dalam keterangannya, Yunus menegaskan bahwa kenaikan usulan RAPBD 2026 secara otomatis menuntut penyesuaian target pendapatan.
“Dengan adanya kenaikan usulan RAPBD Tahun Anggaran 2026, otomatis sektor pendapatan juga mengalami penyesuaian target. Kami ingin melihat kondisi terkini pencapaian pendapatan, baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah di OPD-OPD penghasil, serta membahas strategi dan target pencapaian untuk tahun depan,” ujar Yunus.
Komisi II sangat menekankan pentingnya intensifikasi pendapatan pada OPD-OPD penghasil. Selain itu, upaya untuk menekan potensi kebocoran yang dapat menghambat optimalisasi penerimaan daerah juga menjadi poin krusial yang disoroti. Pembahasan ini penting untuk memastikan APBD 2026 dapat terealisasi secara optimal demi pembangunan Kota Batam.


