Pemko-DPRD Batam Sepakati Aturan LAM

Batam –Di tengah pesatnya laju industrialisasi dan arus migrasi yang tinggi, identitas budaya Melayu sebagai local genius Kota Batam mendapatkan perhatian serius. Hal ini mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam yang digelar pada Rabu (14/1/2026) pagi di Ruang Sidang Utama DPRD Batam.

Rapat dengan agenda tunggal Pendapat Wali Kota Batam terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam ini menjadi tonggak penting dalam upaya melestarikan marwah budaya di tanah Bunda Tanah Melayu.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I H. Aweng Kurniawan, dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto, SE, MM. Hadir mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, yang menyampaikan pandangan resmi pemerintah.

Dalam pidatonya, Firmansyah menegaskan bahwa Pemerintah Kota Batam mendukung penuh Ranperda inisiatif DPRD ini. Ia menyebutkan bahwa penguatan lembaga adat merupakan amanat konstitusi Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 terkait pengakuan masyarakat hukum adat.

“Ranperda LAM ini bukan sekadar aturan formal, melainkan pedoman penting bagi pemerintah untuk memperkuat peran lembaga adat sebagai penjaga nilai budaya lokal di tengah pesatnya pembangunan kawasan industri dan perdagangan bebas,” ujar Firmansyah di mimbar paripurna.

Salah satu poin menarik yang disampaikan adalah relevansi perda ini dengan kondisi demografi terbaru. Berdasarkan data BPS tahun 2025, penduduk Batam telah menembus angka 1,29 juta jiwa dengan tingkat kemajemukan etnis yang sangat tinggi.

Pemerintah memandang LAM memiliki peran strategis untuk:

  • Menjaga Marwah: Memastikan identitas Melayu tidak terpinggirkan oleh arus modernisasi.

  • Mitra Strategis: Menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan yang inklusif.

  • Kepastian Hukum: Memberikan legitimasi kuat terhadap struktur dan kewenangan lembaga adat di tengah masyarakat heterogen.

Ketua LAM Kota Batam, Dato’ Raja H. Muhammad Amin, yang hadir langsung dalam rapat tersebut, tampak menyambut baik sinergi antara legislatif dan eksekutif ini. Turut hadir pula jajaran Forkopimda, pejabat BP Batam, serta tokoh masyarakat setempat.

Ketua DPRD Batam, H. Muhammad Kamaluddin, berharap proses pembahasan selanjutnya berjalan lancar demi keberkahan dan kelestarian kearifan lokal di Kota Batam. Dengan diterimanya pendapat Wali Kota ini, Ranperda LAM akan segera memasuki tahap pembahasan intensif di tingkat pansus.

Baca Juga :  Ketuk Palu! Pokir DPRD Batam 2027 Resmi Disahkan