DPR RI  

Mengapa DPR Tidak Transparan dalam Penggunaan Dana Reses?

Keterangan : Gedung DPR RI. (Foto : Ist)

Jakarta — Indonesia Corruption Watch (ICW) mengecam klaim Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengenai pemangkasan dana reses dari Rp 702 juta menjadi Rp 500 juta. ICW menyatakan bahwa klaim tersebut belum dapat diverifikasi karena DPR tidak pernah membuka dokumen resmi yang terkait.

Kepala Divisi Advokasi ICW, Egi Primayogha, menjelaskan bahwa DPR mengabaikan permintaan informasi publik sejak 21 Agustus 2025. Permintaan tersebut meminta laporan pertanggungjawaban reses 2024–2025 dan dasar penetapan dana lainnya.

“DPR tidak merespons positif. Mereka beralasan dokumen tersebut tidak berada di bawah penguasaan Sekretariat Jendral DPR,” ujar Egi dalam siaran pers, Jumat (7/11/2025).

Egi menilai alasan tersebut janggal karena dokumen anggaran seharusnya berada dalam administrasi resmi DPR.

Ia menekankan bahwa sikap tertutup DPR justru menimbulkan kecurigaan dan membuka celah penyimpangan.

“DPR mestinya transparan dan akuntabel, bukan meminta publik percaya begitu saja,” kata dia.

ICW mendesak DPR untuk membuka seluruh dokumen terkait pemangkasan anggaran reses dan hak keuangan lainnya demi memulihkan kepercayaan publik. Demonstrasi besar pada Agustus 2025 merupakan sinyal kuat penolakan masyarakat terhadap buruknya tata kelola anggaran DPR. ICW memperingatkan bahwa kepercayaan publik akan merosot lebih dalam jika DPR tidak transparan.

Pemotongan dana reses DPR diputuskan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan dalam sidang putusan yang digelar pada Rabu, 5 November 2025. Pemotongan itu dilakukan melalui pengurangan titik reses tiap legislator. MKD meminta Sekretariat Jenderal memotong anggaran reses DPR menjadi 22 titik dari yang sebelumnya 26 titik.

Menurut Indonesia Parliamentary Center, kecenderungan DPR untuk tidak transparan dalam penggunaan dana reses bukanlah hal baru. Peneliti IPC, Arif Adiputro, menjelaskan setidaknya ada enam alasan yang melatarbelakangi hal ini.

Baca Juga :  DPR Desak Prabowo Lobi Langsung Iran Soal Kapal Pertamina

 

Alasan-Alasan DPR Tidak Transparan

Pertama, sikap DPR yang menghindari publikasi dana reses menunjukkan keengganan legislator menerima kritik. Jika publik mendapatkan rincian pengeluaran DPR untuk reses, maka terbuka ruang untuk membandingkan harga. Misalnya komponen honorarium, transportasi, konsumsi, vendor, dan lain sebagainya.

Kedua, sulitnya memverifikasi kegiatan reses yang dilakukan masing-masing legislator. Masa reses merupakan masa di mana para anggota dewan bekerja di luar gedung DPR untuk menyerap aspirasi konstituen di daerah pemilihannya (dapil) masing-masing. Menurut Arif, reses merupakan ruang “abu-abu” akuntabilitas karena verifikasi terhadap laporan yang disusun legislator sulit dikonfirmasi.

Ketiga, mekanisme pengawasan internal DPR tidak mendorong transparansi penggunaan anggaran. Bukan hanya dana reses, melainkan juga transparansi data secara umum. Alat kelengkapan dewan yang menjadi tukang semprit DPR, Mahkamah Kehormatan Dewan, tidak memiliki fokus utama pada isu anggaran.

Keempat, adanya kekhawatiran dari DPR bahwa data transparansi dana bisa digunakan untuk menyerang secara politik. Menurut dia, legislator kerap beralasan bahwa rincian penggunaan dana reses bisa dipelintir untuk framing negatif. Sehingga tak jarang para politikus di Senayan itu memilih strategi defensif.

Kelima, DPR enggan membuka transparansi dana reses karena tidak ada kewajiban hukum yang memaksa mereka mempublikasikan rinciannya. Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib DPR tidak memerintahkan secara spesifik untuk publikasi laporan reses per anggota, pembukaan vendor, hingga rincian anggaran per kegiatan.

Keenam, beberapa lembaga swadaya masyarakat melaporkan bagaimana dana reses sering dipersepsikan sebagai “jatah politik” anggota DPR. Hal itu berarti dana reses kerap dipandang sebagai ruang membiayai kegiatan konstituen yang mendukung elektabilitas.

Arif menyimpulkan bahwa DPR tidak transparan soal dana reses karena bisa membuka data yang meningkatkan risiko kritik, struktur internal tidak memaksa transparansi, kerangka hukum lemah, serta ada kepentingan politik bagi anggota untuk menjaga fleksibilitas dana.

Baca Juga :  Tuntaskan Penataan Honorer, Pemko Batam Kini Fokus Jaga Stabilitas Fiskal di Tengah Tantangan Belanja Pegawai