DPR RI  

DPR Minta Prabowo Segera Keluarkan Perppu Pembatalan HGU 190 Tahun di IKN

Keterangan : Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf. (Foto : DPR RI)

Jakarta — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengajukan rekomendasi agar Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).

Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 185/PUU-XXI/2024 yang menyatakan ketentuan dalam UU IKN tentang Hak Guna Usaha (HGU) tidak sesuai dengan konstitusi.

Sebelumnya, dalam UU IKN, HGU diberikan selama 95 tahun dan dapat diperpanjang hingga 95 tahun lagi, sehingga totalnya mencapai 190 tahun. Namun, MK menilai ketentuan tersebut melanggar UUD 1945 karena dianggap memberi kekuasaan yang berlebihan kepada pihak ketiga.

“Menurut saya bisa dilakukan melalui perppu dulu. Karena dengan perppu tidak harus melakukan perubahan UU hanya pasal tertentu yang diperppukan,” ujar Dede Yusuf saat berbicara kepada wartawan, Jumat (21/11/2025).

Dia menilai bahwa merevisi UU IKN akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan proses yang rumit. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Presiden menggunakan mekanisme Perppu untuk segera menegaskan aturan yang diperlukan tanpa harus melalui proses revisi UU yang panjang.

“Karena untuk merevisi UU membutuhkan proses yang panjang. Kalau perppu langsung menegaskan, perppu berlaku dan itu Presiden yang mengeluarkan,” tambahnya.

Dede Yusuf menilai bahwa pemberian HGU selama 190 tahun memiliki dampak serius terhadap sistem pertanahan di IKN. Pertama, hal ini dinilai melanggar UU Pokok Agraria yang menetapkan batasan waktu penggunaan lahan. Kedua, secara konstitusi, penguasaan lahan oleh pihak ketiga dalam jangka yang sangat lama dapat membuat negara menjadi lemah karena hak atas tanah tidak sepenuhnya dipegang oleh pemerintah.

“Khawatirnya sebagaimana kejadian yang sering kita lihat, akhirnya diklaim sebagai hak milik. Padahal sebetulnya tanah negara, itu banyak kejadian,” ujarnya.

Baca Juga :  DPR Desak Prabowo Lobi Langsung Iran Soal Kapal Pertamina

Ia juga mengkhawatirkan bahwa dalam jangka 190 tahun, surat-surat administrasi dapat hilang atau rusak, sehingga lahan tersebut malah diakui sebagai milik pihak ketiga.

“Itu kan berganti rezim berapa kali tuh 190 tahun. Surat menyurat administrasi dikhawatirkan nanti hilang, dan jadi malah diakui sebagai milik pihak ketiga itu,” katanya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, menyambut baik putusan MK mengenai perubahan ketentuan Hak Atas Tanah (HAT) di IKN. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Otorita IKN dan kementerian terkait untuk melakukan harmonisasi regulasi.

Nusron mengatakan bahwa putusan MK sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang ingin pembangunan IKN adil, transparan, modern, dan tetap berlandaskan konstitusi.

“Putusan MK tidak menghambat investasi. Yang dikoreksi bukan durasi hak melainkan kepastian berusaha. Semua proses yang sudah berjalan dapat dilanjutkan dengan penyesuaian,” ujarnya.

Lewat putusan Nomor Perkara 185/PUU-XXI/2024, MK mengubah masa Hak Atas Tanah (HAT) yang tercantum dalam UU Nomor 21 Tahun 2003 tentang IKN. Sebelumnya, HGU diberikan selama 95 tahun dan dapat diperpanjang hingga 95 tahun lagi, sehingga totalnya mencapai 190 tahun. Namun, MK menetapkan skema evaluasi berjenjang terkait HAT.

HGU kini diberikan paling lama 35 tahun, dapat diperpanjang hingga 25 tahun, dan diperbarui 35 tahun. Secara total, HGU yang didapat investor hanya mencapai 95 tahun selama memenuhi kriteria dan telah dievaluasi.

“Artinya, batasan waktu paling lama 95 tahun dimaksud dapat diperoleh sepanjang memenuhi persyaratan selama memenuhi kriteria dan tahapan evaluasi,” ujar Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih. (***)