News  

Revisi UU ASN 2023: PPPK dan Paruh Waktu Dihapus? BKN Bocorkan Rencana

Jakarta — Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi topik yang menarik perhatian publik. Dalam beberapa waktu terakhir, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan informasi mengenai perubahan yang akan terjadi. Salah satu hal yang mencuri perhatian adalah penghapusan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.

Wakil Kepala BKN, Suharmen, menjelaskan bahwa pemerintah dan DPR RI sudah sepakat untuk membahas revisi UU ASN 2023.

Usulan ini datang dari Komisi II DPR RI. Dalam draf RUU ASN 2023, terdapat beberapa pasal yang diperkuat, salah satunya berkaitan dengan jabatan pimpinan tinggi (JPT).

Dalam UU ASN 2023, hanya JPT utama yang ditunjuk oleh presiden. Namun, dalam RUU tersebut, tambahan baru yaitu JPT pratama. Jabatan ini setara dengan eselon II dan meliputi posisi seperti kepala dinas, kepala badan, direktur, sekretaris daerah, serta staf ahli bupati/wali kota.

Suharmen menyatakan bahwa JPT pratama sangat rentan dipolitisasi. Ia mencontohkan kasus banyak sekda atau kepala dinas yang dipecat oleh kepala daerah karena dianggap mendukung pejabat lama. Meski penentuan JPT pratama diambil alih oleh presiden, pemda tetap memiliki kewenangan dalam rekrutmen calon-calon JPT pratama.

Pemda masih diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan rekrutmen, melakukan tahapan seleksi hingga menemukan beberapa kandidat yang kemudian diajukan kepada presiden. Visi pemerintah dan DPR RI adalah menjaga karier ASN agar orang berkualitas tidak sampai tidak terangkat ke atas atau dinonjobkan.

Mengenai status ASN dalam RUU ASN 2023, Suharmen menegaskan bahwa hanya ada dua jenis, yaitu PNS dan PPPK. Tidak ada lagi PPPK paruh waktu. Pemerintah dan DPR RI sepakat bahwa PPPK harus tetap dipertahankan karena ada jabatan tertentu yang tidak bisa diisi oleh PNS dan harus diisi oleh kalangan profesional.

Baca Juga :  Ketua IDAI yang Dipecat Budi Gunadi Sadikin

RUU ASN 2023 akan memperkuat kedudukan PPPK. Jabatan tersebut akan diisi oleh tenaga profesional. Berbeda dengan beberapa tahun terakhir, saat rekrutmen PPPK lebih fokus pada penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer.

“Ke depan PPPK hanya untuk kalangan profesional. Rekrutmennya pun akan menggunakan standar yang tinggi, ada passing grade-nya,” tegas Suharmen.

Sementara itu, PPPK paruh waktu tidak lagi ada. Menurut Suharmen, skema paruh waktu hanya digunakan untuk menyelamatkan honorer yang belum terisi di jabatan PPPK penuh waktu. Ketika formasi penuh waktu tersedia, maka pemda bisa mengusulkan paruh waktu naik menjadi PPPK.

Beberapa poin penting dalam revisi UU ASN 2023 menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur sipil negara. Dengan perubahan ini, diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan berkelanjutan. (***)