LPKA  

Jaga Akuntabilitas, Ditjen Pas ‘Bedah’ Kesiapan LPKA Batam Hadapi Pemeriksaan BPK

Keterangan : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) memperkuat pengawasan internal dengan menggelar Pendampingan Pra Pemeriksaan Interim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2025. (Foto : Humas LPKA Batam, Kamis 20 November 2025)

Batam — Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) memperkuat pengawasan internal dengan menggelar Pendampingan Pra Pemeriksaan Interim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2025, Kamis (20/11/2025).

Pendampingan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kesiapan satuan kerja (Satker) dalam menyambut Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

LPKA Kelas II Batam menjadi salah satu Satker yang menjadi target pendampingan intensif ini.
Mempersiapkan Diri Sebelum BPK Datang
Kegiatan pendampingan ini difokuskan pada pengecekan menyeluruh untuk meminimalisir potensi temuan.

Tim Ditjen Pas melakukan telaah mendalam terhadap:
* Pengelolaan Keuangan: Pengecekan mencakup kelengkapan dan akurasi dokumen pembayaran, serta kesesuaian administrasi dengan standar pengelolaan keuangan negara.
* Aset dan Barang Milik Negara (BMN): Audit dilakukan pada tata kelola BMN untuk memastikan pencatatan dan penggunaan aset sesuai regulasi.
* Layanan Dasar: Tim tidak hanya memeriksa berkas, tetapi juga terjun langsung meninjau dapur dan klinik LPKA Batam. Tujuannya adalah memastikan fasilitas bagi anak binaan dikelola dengan standar higienitas dan pelayanan minimal yang ditetapkan.

Kegiatan ini menekankan pentingnya kesesuaian antara data administrasi dan pelaksanaan riil di lapangan.

Komitmen Bersama untuk Good Governance
Pendampingan pra-pemeriksaan ini diharapkan menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Satker.

LPKA Kelas II Batam menyambut positif pendampingan ini sebagai upaya pembinaan yang konstruktif. Kepala LPKA Batam menyampaikan bahwa kegiatan ini mempertegas komitmen instansi untuk menjaga integritas, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan dan BMN berjalan sesuai dengan regulasi dan prinsip-prinsip good governance.

Baca Juga :  Kegiatan MGMP PPKn Kota Batam: Wawasan Kebangsaan dalam Senin Pintar