Kegagalan Nilai Matematika Siswa TKA 2025 Jadi Perhatian HGN, JPPI: Bukan Kesalahan Guru

Jakarta — Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai bahwa jebloknya nilai matematika siswa dalam Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 menjadi momen penting untuk direfleksikan dalam perayaan Hari Guru Nasional (HGN) tahun ini. JPPI mengamati adanya kesalahan kebijakan yang berdampak pada kualitas pendidikan di Indonesia.

JPPI setuju dengan pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang menyatakan bahwa kesalahan bukanlah pada murid. Namun, dalam penjelasannya, JPPI menyayangkan pandangan Mendikdasmen yang terkesan menyalahkan guru karena menyoroti cara mengajar matematika yang masih buruk.

Hal ini juga dilakukan oleh Presiden Prabowo saat mengunjungi SMPN 4 Kota Bekasi beberapa waktu lalu. JPPI menilai pernyataan tersebut sebagai lempar tanggung jawab dan menyalahkan pihak lain.

“Ini sebenarnya tidak mengejutkan sama sekali. Sebab, hasil assessment tahun-tahun sebelumnya juga menunjukkan data yang sama,” ujar Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji.

JPPI menekankan bahwa jika nilai buruk terjadi di satu sekolah, masalah bisa dianggap sebagai kesalahan guru di sekolah tersebut. Namun, ketika kondisi kompetensi yang buruk dan nilai matematika yang jelek terjadi secara nasional, maka JPPI mencurigai ada indikator kegagalan sistemik yang dikelola oleh negara, bukan kesalahan guru semata.

“Ketika nilai matematika ambruk secara nasional, masalahnya bukan di ruang kelas, melainkan di ruang perumusan kebijakan. Ini adalah bukti kegagalan sistem, bukan kegagalan guru,” ujar Ubaid.

JPPI mengingatkan pemerintah terus-menerus mengabaikan akar persoalan yang membelit dunia keguruan.

Berdasarkan pengamatan mereka, terdapat tiga akar masalah utama yang perlu diperhatikan:

  1. Sistem Kasta Guru yang Merusak
    JPPI menyoroti adanya diskriminasi struktural antara guru ASN dan honorer, serta antara guru negeri dan swasta. Sistem kasta ini dinilai sebagai kebijakan memecah belah dan melemahkan martabat profesi guru.
Baca Juga :  Siapkan Mental Wirausaha, Ratusan Siswa SMK Pemalang Antusias Ikuti Pelatihan PNM

“Bagaimana mungkin mutu pendidikan merata, jika guru sendiri diperlakukan secara tidak adil? Sistem kasta ini adalah penghinaan dan penghambat utama peningkatan kualitas,” ujar Ubaid.

  1. Kegagalan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)
    JPPI menilai bahwa kampus-kampus keguruan yang bertugas mencetak guru gagal menghasilkan tenaga pendidik yang kompeten. Pemerintah dinilai membiarkan “pabrik” ini rusak, namun justru menyalahkan “produk”nya.

“Menyalahkan guru yang dihasilkan LPTK yang bobrok adalah kemunafikan. Tanpa reformasi total LPTK, krisis kualitas guru akan menjadi warisan abadi,” ujar Ubaid.

  1. Pengembangan Kapasitas yang Semu dan Tidak Berkelanjutan
    JPPI menyayangkan pengembangan kapasitas guru yang tidak sistematis dan tidak berkelanjutan. Guru dituntut untuk menjadi profesional, tetapi pemerintah tidak menyiapkan sistem dan ekosistem pengembangan yang baik.

“Ganti menteri, ganti kebijakan peningkatan kompetensi guru. Ini diperparah dengan sistemnya yang tidak sistematis dan tidak berkelanjutan. Program pelatihan guru seringkali hanya proyek administratif dan seremonial belaka. Tidak ada transformasi kompetensi yang nyata,” ujar Ubaid. (***)