Sumatera — Bencana alam berupa banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa wilayah Sumatera telah mengundang perhatian publik. Bencana ini tidak hanya menyebabkan ratusan korban jiwa, tetapi juga merusak fasilitas umum serta meninggalkan sampah kayu gelondongan yang sulit dikelola.
Salah satu pihak yang menjadi sorotan dalam kejadian ini adalah PT Toba Pulp Lestari (TPL), sebuah perusahaan industri kertas yang beroperasi di kawasan Sumatera Utara (Sumut). Terdapat dugaan bahwa aktivitas perusahaan tersebut turut berkontribusi pada bencana yang terjadi. Hal ini memicu tuntutan dari masyarakat untuk segera mengevaluasi operasional perusahaan.
Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution, sempat menyatakan niatnya untuk melakukan evaluasi terhadap operasional PT TPL yang berada di beberapa kabupaten di sekitar Danau Toba, termasuk Tapanuli Selatan. Evaluasi ini dilakukan sebelum terjadinya bencana besar yang melanda Sumatera pada MMinggu (25/11/2025).
Rencana evaluasi TPL disampaikan sehari sebelum bencana terjadi. Pada Senin (24/11/2025), Bobby menggelar rapat pembahasan tindak lanjut aksi damai dan evaluasi PT TPL di kantor Gubernur Sumut. Dalam pertemuan tersebut, Bobby menegaskan bahwa pemerintah provinsi hanya memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi terkait operasional perusahaan. Keputusan akhir mengenai penutupan atau tindakan lain sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
“Kami dari pemerintah dengan posisi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, tentu harus melihat regulasi. Jadi persoalannya bukan penutupan PT TPL atau seperti apa, tetapi evaluasi yang nanti disampaikan, apakah itu bisa dilakukan secara total atau tidak,” ujar Bobby.
Ia menekankan bahwa lahan pertanian masyarakat dan kerusakan ekologi akibat aktivitas PT TPL harus menjadi perhatian utama.
“Paling tidak hal utama, lahan pertanian masyarakat serta kerusakan ekologi menjadi dua hal penting,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, terdapat tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang mendesak penutupan PT TPL.
Namun, Bobby kembali menegaskan bahwa kewenangan tersebut berada di pemerintah pusat. Pemprov Sumut, kata dia, hanya dapat menyiapkan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan.
“Yang bisa kita lakukan hari ini adalah mengeluarkan rekomendasi. Tetapi isinya harus kita sepakati dulu seperti apa. Tidak bisa hanya sepihak saja dari kami di Pemprov Sumut, atau dari masyarakat. Harus ada rembuk yang kita minta dalam sepekan ini bisa disiapkan bersama,” jelas Bobby.
Sementara itu, PT Toba Pulp Lestari memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang menghubungkan operasional perusahaan dengan bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Klarifikasi ini disampaikan melalui keterbukaan informasi sebagai respons atas permintaan Bursa Efek Indonesia (BEI).
“Perseroan menolak dengan tegas tuduhan bahwa operasional Perseroan menjadi penyebab bencana ekologi. Seluruh kegiatan Perseroan telah sesuai dengan izin, peraturan, dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang,” demikian pernyataan perusahaan dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Rabu (3/12/2025).
Dalam penjelasannya, Toba Pulp Lestari menyebut seluruh aktivitas hutan tanaman industri (HTI) mereka telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga. Dari total area konsesi seluas 167.912 hektare, sekitar 46.000 hektare dimanfaatkan untuk budidaya eucalyptus, sementara sisanya dipertahankan sebagai kawasan konservasi dan lindung.
Perseroan juga menegaskan bahwa operasional perusahaan telah mengikuti seluruh izin dan ketentuan pemerintah, termasuk pemantauan lingkungan secara berkala oleh lembaga independen. Audit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2022–2023 pun menyatakan Toba Pulp Lestari berstatus “taat” dan tidak menemukan pelanggaran terkait lingkungan maupun sosial.
Peristiwa bencana alam di Sumatera menunjukkan kompleksitas hubungan antara aktivitas manusia dan lingkungan. Meski PT Toba Pulp Lestari membantah keterlibatan perusahaan dalam bencana tersebut, isu lingkungan dan sosial tetap menjadi perhatian serius.
Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan keterlibatan masyarakat akan menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah ini secara berkelanjutan. (***)


