Jakarta — Perkembangan teknologi, khususnya Artificial Intelligence (AI), telah membawa pendidikan pada titik belok yang sangat penting. Di satu sisi, AI menawarkan berbagai alat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, seperti personalisasi kurikulum, analitik pembelajaran, dan otomatisasi administrasi. Namun di sisi lain, AI juga menimbulkan tantangan etika yang tidak bisa diabaikan.
Untuk itu, diperlukan kritik yang serius agar pendidikan tidak hanya menjadi mekanisme adopsi teknologi, tetapi juga menjadi medan pembentukan manusia yang bermoral dan bertanggung jawab. Pendidikan umum harus kembali menegaskan tujuan manusiawi, yaitu membentuk warga negara yang kritis, berempati, dan beretika.
Kurikulum literasi digital perlu disandingkan dengan literasi etika digital. Bukan sekadar kemampuan teknis mengoperasikan AI, tetapi juga kemampuan memahami dampak sosial, bias, dan konsekuensi moral dari keputusan yang dibantu oleh mesin. Dalam riset kami, nilai-nilai lokal dan kultural dapat memperkaya kode etik profesi dan membentuk karakter profesional yang tahan terhadap tekanan teknologi.
Misalnya, integrasi nilai budaya Jawa, Betawi, atau lokal lainnya ke dalam konstruksi etika profesi dapat memperkuat kepatuhan etis dan profesionalisme. Di tingkat perguruan tinggi, peran menjadi lebih strategis karena perguruan tinggi adalah sumber ilmu dan pembentuk norma profesi.
Oleh karena itu, pendidikan tinggi harus menginternalisasi prinsip etika pada semua program studi, terutama pada disiplin yang sangat terpengaruh AI seperti akuntansi, manajemen, dan ilmu data.
Dalam beberapa penelitian yang kami lakukan, konstruksi kode etik akuntan yang memadukan prinsip lokal (misalnya Aswaja An-Nahdliyah) menunjukkan hasil positif dalam pembentukan karakter profesional yang beretika serta sensitif terhadap konteks sosial budaya.
Hal ini relevan saat algoritma dan AI memasuki ranah pelaporan, audit, dan pengambilan keputusan keuangan. Tanpa basis etika kuat, otomatisasi berisiko memperbesar kesalahan sistemik.
Artificial Intelligence bukan entitas netral. AI membawa bias data, opasitas algoritmik, dan kemungkinan desentralisasi tanggung jawab. Misalnya, sistem rekomendasi pembelajaran yang mengoptimalkan hasil ujian bisa memperkuat kesenjangan jika data pelajar sebelumnya mencerminkan ketidakadilan historis.
Di ranah akuntansi dan bisnis, praktik “te’seng” atau model bagi hasil tradisional yang kami teliti menonjolkan nilai saling percaya dan tanggung jawab komunitas. Ketika model tersebut direkayasa melalui sistem otomatis tanpa memahami nilai lokal, hasilnya dapat merusak jaringan sosial-ekonomi yang ada.
Oleh karena itu, integrasi AI harus selalu disertai audit etis, menggunakan kajian kultural dan nilai-nilai profesi sebagai filter desain. Pendidikan etika harus menjadi pilar dalam strategi adopsi AI: bukan hanya kursus pilihan, melainkan kurikulum transversal yang mengikat aspek teknis, hukum, dan kultural.
Kurikulum etika harus mengajarkan analisis kasus nyata yang melibatkan AI, praktik audit algoritma, serta pendekatan interdisciplinary yang menggabungkan filsafat moral, sosiologi, dan ilmu komputer. Di samping itu, pembentukan kode etik yang responsif terhadap konteks lokal, sebagaimana sejumlah publikasi kami tunjukkan, menjadi instrumen efektif untuk menanamkan tanggung jawab profesional yang relevan dengan komunitas lokal.
Akhirnya, tanggung jawab kebijakan ada pada pemangku kepentingan: pemerintah, universitas, asosiasi profesi, dan industri teknologi. Regulasi yang mendorong transparansi algoritma, mekanisme audit independen, dan pendidikan etika resmi di semua jenjang pendidikan perlu diprioritaskan.
Tanpa itu, AI berpotensi menjadi alat memperkuat ketimpangan, menggantikan tanggung jawab moral manusia, dan mengikis nilai-nilai profesional yang selama ini dijaga oleh komunitas akademik dan praktik. Pendidikan yang mempersiapkan generasi mendatang harus memadukan kemampuan teknis dan kedewasaan etis, barulah AI dapat menjadi mitra yang memperkaya, bukan ancaman yang merombak tatanan moral kita. (***)


