DPRD Batam Mediasi Sengketa Lahan Kavling Batuaji Baru

Keterangan : Komisi I DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna mengurai benang kusut permasalahan lahan di Kavling Batuaji Baru, Rabu (14/1/2026). Foto : Putra

Batam — Komisi I DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna mengurai benang kusut permasalahan lahan di Kavling Batuaji Baru, Rabu (14/1/2026) siang. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi I ini menjadi momen krusial bagi warga yang mencari kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati.

Rapat dipimpin langsung oleh anggota Komisi I, Muhammad Fadhli, SH, didampingi Ketua Komisi I, Jelvin Tan, SH, MH. Keseriusan DPRD dalam menangani kasus ini terlihat dari hadirnya jajaran lintas instansi dan pihak swasta, di antaranya:

  • Pemerintah & Otoritas: Direktorat Lahan BP Batam, Satpol PP, Dinas Pertanahan, Camat Sagulung, dan Lurah Sei Langkai.

  • Sektor Swasta: Pimpinan PT Mega Top Pratama.

  • Perwakilan Masyarakat: Ketua RW Perumahan Sagulung Raya, Ketua RW Perumahan Rolamro, serta puluhan warga terdampak.

Dalam suasana yang dinamis, perwakilan warga menyampaikan keluh kesah mereka terkait dinamika pemanfaatan lahan di wilayah tersebut. Poin utama yang menjadi sorotan adalah kekhawatiran warga akan status legalitas lahan yang telah mereka huni sekian lama.

“Kami hanya butuh kejelasan dan perlindungan hukum. Kami berharap pemerintah dan dewan bisa berdiri di sisi masyarakat,” ujar salah satu perwakilan warga di sela-sela rapat.

Di sisi lain, pihak BP Batam dan PT Mega Top Pratama memberikan penjelasan teknis mengenai status administratif dan rencana pemanfaatan lahan tersebut sesuai dengan alokasi yang ada dalam database pertanahan Batam.

Menanggapi perdebatan tersebut, Muhammad Fadhli, SH menegaskan bahwa DPRD melalui Komisi I hadir sebagai jembatan untuk mencari titik tengah yang tidak merugikan pihak manapun, terutama rakyat kecil.

“RDPU ini kami gelar untuk menjadi wadah solusi. Komisi I berkomitmen mengawal proses ini agar diselesaikan secara adil, transparan, dan yang terpenting, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Fadhli.

Ia juga berharap agar konflik lahan ini tidak berlarut-larut sehingga kondusivitas wilayah Sagulung tetap terjaga. Senada dengan itu, Ketua Komisi I, Jelvin Tan, mengingatkan semua pihak untuk tetap mengedepankan komunikasi yang persuasif selama proses mediasi berlangsung.

Baca Juga :  Pelajar Batam Belajar Langsung di DPRD, Tonton Sidang Paripurna