Pansus DPRD Batam Kebut Ranperda PSU Perumahan

Keterangan : Ketua Pansus DPRD Kota BATAM, Djoko Mulyono, Selasa (27/1/2026). Foto : Putra

Batam –Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam terus memacu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan. Pada Selasa (27/1/2026), Pansus kembali menggelar rapat lanjutan untuk membedah poin-poin krusial dalam regulasi tersebut.

Rapat yang berlangsung di ruang komisi ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Djoko Mulyono, didampingi sejumlah anggota pansus serta tim hukum Pemerintah Kota Batam. Pertemuan ini menandai langkah serius legislatif dalam memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi tata kelola permukiman di Batam.

Djoko Mulyono mengungkapkan bahwa progres pembahasan kini telah memasuki tahap substansi materi. Hal ini mencakup detail teknis mengenai bagaimana prasarana (seperti jalan), sarana (ruang terbuka hijau), hingga utilitas (jaringan air dan listrik) dikelola dan diserahterimakan dari pengembang ke pemerintah daerah.

“Kita mulai bahas substansi dan menyusun agenda terkait rapat lanjutan. Pembahasan ini penting untuk memastikan Ranperda PSU Perumahan mampu memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan,” ujar Djoko usai rapat.

Poin Penting dalam Pembahasan:

  • Perlindungan Masyarakat: Menjamin warga mendapatkan fasilitas umum yang layak dan terawat sesuai janji pengembang.

  • Tanggung Jawab Pemerintah: Memperjelas alur serah terima aset agar pemerintah daerah bisa melakukan pemeliharaan menggunakan APBD tanpa kendala administrasi.

  • Penyempurnaan Regulasi: Menyusun agenda pertemuan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis guna menyelaraskan aturan dengan kondisi lapangan.

Pansus berkomitmen untuk tidak terburu-buru secara kualitas meski mengejar target pengesahan. Kedepannya, DPRD akan mengundang berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dan pengembang perumahan untuk menampung masukan yang konstruktif.

Langkah ini diambil agar saat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) nanti, aturan ini tidak hanya menjadi macan kertas, tetapi benar-benar menjadi solusi atas masalah klasik sengketa lahan fasilitas umum yang sering dikeluhkan warga Batam.

Baca Juga :  Langkah DPRD Batam Benahi Tata Kelola Sampah