Batam — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam bergerak cepat dalam menyusun cetak biru pembangunan masa depan. Melalui Rapat Paripurna yang digelar Selasa (3/2/2026) siang, DPRD Kota Batam resmi menetapkan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Tahun Anggaran 2027.
Rapat yang berlangsung khidmat di Ruang Sidang Utama ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Batam, Budi Mardiyanto didampingi Wakil Ketua III, Muhammad Yunus Muda.
Budi menegaskan bahwa Pokir bukan sekadar usulan administratif, melainkan manifestasi dari jeritan dan harapan warga Batam. Hal ini berpijak kuat pada koridor hukum, yakni Peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014.
“Pokok-pokok pikiran ini adalah bentuk nyata dari hasil serapan aspirasi masyarakat. Ini akan menjadi bahan pertimbangan krusial dalam perencanaan pembangunan daerah agar tepat sasaran,” tegas Budi.
Sebanyak delapan fraksi menyerahkan “mandat rakyat” tersebut kepada pimpinan rapat untuk diteruskan ke Pemerintah Kota Batam. Urutan penyampaian dimulai dari:
-
Fraksi Partai NasDem
-
Fraksi Partai Gerindra
-
Fraksi PDI Perjuangan
-
Fraksi Partai Golkar
-
Fraksi PKS
-
Fraksi PKB
-
Fraksi Hanura-PSI-PKN
-
Fraksi PAN-Demokrat-PPP


