Pansus DPRD Batam Gandeng Tokoh Adat Susun ‘Aturan Main’ LAM

Keterangan : Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atau konsultasi publik guna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam, Selasa (3/2/2026). Foto : Putra

Batam — Masa depan pelestarian adat dan budaya Melayu di Kota Batam memasuki babak baru. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) atau konsultasi publik guna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam, Selasa (3/2/2026).

Rapat yang berlangsung hangat di gedung DPRD Batam ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Muhammad Yunus, yang juga memegang amanah sebagai Sekretaris Umum LAM Kota Batam. Pertemuan ini menjadi krusial karena menghadirkan figur sentral adat, yakni Ketua LAM Kota Batam, Datuk Wira Setia Utama Raja Haji Muhammad Amin.

Suasana rapat terasa berwibawa dengan kehadiran para tokoh pejuang budaya, di antaranya:

  • Panglima Gagak Hitam, Udin Pelor.

  • Panglima Lang Laut, Suherman.

  • Serta sejumlah tokoh zuriat dan budayawan Melayu lainnya.

Kehadiran para “penjaga marwah” ini bertujuan untuk memberikan masukan strategis agar payung hukum yang sedang disusun benar-benar mencerminkan akar budaya masyarakat Batam.

Ketua Pansus, Muhammad Yunus, menegaskan bahwa Perda ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan instrumen untuk menegaskan jati diri lokal di tengah moderinitas Batam.

“Peraturan Daerah tentang LAM sangat diperlukan untuk menegaskan jati diri lokal serta melestarikan nilai-nilai kebudayaan daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional,” ujar Yunus.

Beberapa poin krusial yang akan diatur dalam Ranperda ini meliputi:

  1. Sinergi Kelembagaan: Mengatur hubungan formal antara LAM dengan Pemerintah Kota Batam.

  2. Harmonisasi Sosial: Mengatur hubungan LAM dengan paguyuban-paguyuban nusantara yang ada di Batam.

  3. Penjagaan Sejarah: Memperjelas hubungan LAM dengan Zuriat Raja Nong Isa.

  4. Standarisasi Adat: Menetapkan ketentuan dalam pemberian gelar adat dan gelar kehormatan agar tetap sakral dan terjaga.

Pansus berkomitmen bahwa penyusunan draf ini tidak akan dilakukan secara tertutup di balik meja. Yunus memastikan pihaknya akan terus menghimpun masukan dari berbagai elemen masyarakat agar produk hukum yang dihasilkan bersifat komprehensif.

Dengan semangat partisipatif ini, diharapkan Ranperda LAM dapat menjadi “payung hukum yang teduh” dalam menjaga, mengembangkan, dan mewariskan kekayaan budaya Melayu bagi generasi mendatang di Bumi Madani.

Baca Juga :  Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Hadiri Renungan Suci HUT RI ke-80