Komisi I DPRD Batam Kawal Hak Warga Marchelia Tahap II

Keterangan : Komisi I DPRD Kota Batam kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) lanjutan untuk mengurai benang kusut sengketa lahan di Perumahan Marchelia Tahap II. Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kota Batam, Rabu (4/3/2026). Foto : Putra

Batam — Komisi I DPRD Kota Batam kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) lanjutan untuk mengurai benang kusut sengketa lahan di Perumahan Marchelia Tahap II. Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kota Batam, Rabu (4/3/2026) siang, menjadi babak krusial dalam upaya mediasi antara warga dan sejumlah perusahaan pengembang.

Rapat dipimpin langsung oleh anggota Komisi I, Muhammad Fadli didampingi Wakil Ketua Komisi I Jimmi Simatupang, serta Sekretaris Komisi I Anwar Anas. Turut hadir memberikan penguatan anggota komisi lainnya, yakni Dr. Muhammad Mustofa dan Tumbur Hutasoit.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi I menghadirkan empat pimpinan perusahaan pengembang sekaligus, yakni:

  1. PT. Anugrah Cipta Artha Segara

  2. PT. Karimun Pinang Jaya

  3. PT. Putri Selaka Kencana

  4. PT. Putra Jaya Bintan

Di sisi lain, warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Penyelesaian Perumahan Marchelia Tahap II (FORKOM) hadir menuntut kejelasan. Muhammad Fadli menegaskan bahwa kunci penyelesaian masalah ini adalah sinkronisasi data, terutama karena persoalan ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap melalui putusan Mahkamah Agung (MA).

“Kami berharap dalam pertemuan ini, pendataan warga yang memiliki bangunan maupun lahan sudah dapat disepakati. Karena sudah ada putusan MA, kami minta semua pihak membuka diri agar persoalan ini tidak berlarut-larut,” tegas Fadli di hadapan para peserta rapat.

Tak hanya menghadirkan pihak yang bersengketa, DPRD juga melibatkan instansi terkait untuk memastikan solusi teknis yang diambil tetap dalam koridor aturan, di antaranya:

  • Direktorat Lahan BP Batam & BPN Kota Batam terkait legalitas lahan.

  • Satpol PP Kota Batam untuk aspek ketertiban.

  • Camat Batam Kota serta Lurah Taman Baloi untuk verifikasi faktual di lapangan.

Komisi I DPRD Kota Batam menegaskan tidak akan melepas pengawasan terhadap kasus ini hingga ditemukan solusi yang adil. Fokus utama saat ini adalah memastikan hak-hak masyarakat terlindungi tanpa mengabaikan aspek kepastian hukum bagi pengembang.

Setelah kesepakatan data tercapai, pertemuan selanjutnya direncanakan akan masuk ke ranah teknis penyelesaian lapangan yang lebih mendalam.

Baca Juga :  Galangan Kapal Maut! DPRD Batam Desak Tanggung Jawab PT ASL atas Tragedi Berulang yang Renggut Nyawa Pekerja