Batam — Ruang rapat Komisi I DPRD Kota Batam mendadak riuh oleh harapan warga Perumahan Pondok Pratiwi II yang tengah memperjuangkan hak atas hunian mereka. Pada Rabu (4/3/2026) siang, Komisi I kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Lanjutan untuk mengurai benang kusut terkait legalitas rumah serta ketersediaan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos).
Rapat krusial ini dipimpin oleh Anggota Komisi I, Muhammad Fadli, didampingi Wakil Ketua Komisi I Jimmi Simatupang, Sekretaris Komisi I Anwar Anas, serta anggota komisi lainnya, Muhammad Mustofa dan Tumbur Hutasoit.
Duduk Perkara: Bayar Lunas, Surat Tak Jelas
Persoalan utama yang mencuat adalah nasib warga yang telah menunaikan kewajiban pembayaran, namun hingga kini belum memegang kepastian hukum atas tanah dan bangunan mereka. Tak hanya soal sertifikat, ketiadaan Fasum dan Fasos yang memadai juga menjadi rapor merah bagi pihak pengembang.
“Kami hadir di sini untuk memediasi. Kasihan warga, mereka sudah membeli rumah dan lahan, tapi legalitasnya menggantung bertahun-tahun. Hak mereka atas Fasum dan Fasos juga harus dipenuhi,” ujar Muhammad Fadli dengan nada tegas.
Menghadirkan Seluruh Lini Kepentingan
Guna mencari titik terang, DPRD Batam menghadirkan panel lengkap dari berbagai instansi terkait, di antaranya:
-
Otoritas Lahan: Direktorat Lahan BP Batam.
-
Pemerintah Kota: Satpol PP, Dinas Cipta Karya & Tata Ruang, serta Dinas Perkimtan.
-
Lembaga Keuangan: Pimpinan Bank Tabungan Negara (BTN) Batam.
-
Pihak Pengembang: Pimpinan PT Pratiwi Andalas.
-
Aparatur Wilayah: Camat Sekupang, Lurah Sungai Harapan, hingga perangkat RT/RW setempat.
Desakan untuk Pengembang
Dalam forum tersebut, Komisi I menekankan bahwa PT Pratiwi Andalas selaku pengembang memegang tanggung jawab penuh dalam menyelesaikan kendala administrasi ini. DPRD meminta adanya komitmen nyata agar warga tidak terus-menerus dirugikan oleh birokrasi internal pengembang atau kendala koordinasi antar-instansi.
“Kita harapkan ada solusi bersama. Jangan sampai warga menjadi korban. Pengembang harus bertanggung jawab penuh dalam hal ini,” tambah Fadli.
RDPU ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk bersinergi, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dan memastikan lingkungan perumahan layak huni dengan fasilitas yang lengkap sesuai aturan yang berlaku.


