Bandung — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memberikan kepastian penting bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terkait kebijakan pembatasan belanja pegawai. Berdasarkan aturan terbaru, belanja pegawai tidak boleh melebihi 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, Pemprov Jawa Barat menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan berujung pada pemangkasan jumlah PPPK.
Aturan mengenai pembatasan belanja pegawai ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang akan berlaku sepenuhnya mulai tahun depan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi, menjelaskan bahwa posisi anggaran belanja pegawai di lingkungan Pemprov Jawa Barat saat ini masih berada dalam koridor yang ditetapkan oleh undang-undang.
Ia merinci bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026, alokasi untuk belanja pegawai beserta biaya tetap (fixed cost) tercatat sebesar Rp8,36 triliun. Jumlah ini setara dengan 29,36% dari total anggaran daerah.
“Dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sekitar 52.000 orang dan PPPK sebanyak 23.366 orang, belanja pegawai kita masih di bawah 30%. Artinya, masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Dedi, Senin (30/3/2026).
Kondisi anggaran yang masih terkendali ini menjadi dasar keyakinan Pemprov Jawa Barat untuk tidak melakukan langkah pengurangan pegawai, termasuk di kalangan tenaga PPPK.
Dedi Supandi menekankan bahwa pengelolaan belanja pegawai pada tahun mendatang diprediksi tidak akan mengalami perubahan signifikan. Penyesuaian yang mungkin terjadi lebih bersifat organik, mengikuti jumlah aparatur sipil negara yang memasuki masa pensiun.
Dalam catatan Pemprov Jawa Barat, pada tahun 2026, diperkirakan sekitar 1.700 ASN di lingkungan Pemprov Jawa Barat akan memasuki masa pensiun. Fenomena ini justru membuka peluang penyesuaian dalam struktur kepegawaian.
“Kalaupun ada penyesuaian, paling pada peningkatan status dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Itu tinggal menyesuaikan dengan jumlah ASN yang pensiun setiap tahun,” jelas Dedi.
Ia juga memberikan informasi mengenai rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau ASN.
Dedi memastikan bahwa tidak akan ada rekrutmen ASN baru pada tahun 2027. Proses seleksi untuk pegawai yang akan mulai bekerja pada tahun tersebut telah diselesaikan pada tahun 2026.
“Untuk ASN yang bekerja pada 2027, proses rekrutmennya sudah dilakukan dari 2026,” tegasnya.
Menyikapi kekhawatiran yang mungkin timbul di kalangan PPPK paruh waktu, Dedi Supandi secara tegas meminta agar mereka tidak perlu merasa cemas. Ia kembali menegaskan bahwa anggaran belanja pegawai Pemprov Jawa Barat berada dalam kondisi yang ideal, sehingga tidak ada rencana untuk melakukan pemangkasan terhadap tenaga PPPK.
“Paling hanya penyesuaian peningkatan status dari paruh waktu ke penuh waktu. Itu pun melihat masa kerja dan kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa pegawai yang usianya sudah mendekati masa pensiun juga berpotensi diprioritaskan untuk mendapatkan peningkatan status menjadi PPPK penuh waktu. Hal ini merupakan salah satu strategi untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada sekaligus memenuhi kebutuhan organisasi.
“Kalau ingin tetap menyesuaikan dengan aturan di bawah 30%, peningkatan statusnya tinggal diatur saja. Jadi tidak perlu terlalu khawatir,” tutupnya, memberikan jaminan stabilitas bagi para PPPK di lingkungan Pemprov Jawa Barat. (*)


