Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini melakukan serangkaian penggeledahan di berbagai lokasi yang diduga berfungsi sebagai “safe house” atau tempat penyimpanan uang haram terkait kasus dugaan korupsi dalam proses impor di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Perkembangan signifikan ini diungkapkan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, kepada awak media.
“Jadi, beberapa perkembangan terakhir memang (dilakukan penggeledahan) ke beberapa tempat,” ujar Asep Guntur Rahayu. Ia mengonfirmasi bahwa dari penggeledahan tersebut, telah berhasil disita uang tunai dalam jumlah yang cukup besar, mencapai belasan juta Dolar Amerika Serikat (USD). Meskipun demikian, Asep belum dapat merinci jumlah pasti uang yang berhasil diamankan. “Saya agak lupa itu jumlahnya benar (belasan juta USD). Saya hanya agak lupa itu berapa jumlahnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa praktik menyimpan uang hasil kejahatan di dalam “safe house” ini tampaknya telah menjadi sebuah tren yang umum dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan Bea Cukai. Fenomena ini menunjukkan adanya pola baru dalam penyembunyian aset hasil tindak pidana. “Memang mungkin trennya seperti itu. Baru-baru ini masing-masing tempat punya tren,” kata Asep. Ia memaparkan berbagai modus yang pernah ditemukan sebelumnya, seperti uang yang dimasukkan ke dalam karung, koper, hingga kardus. Kini, modus penyimpanan di “safe house” menjadi salah satu metode yang juga kerap digunakan. “Jadi kalau ini di safe house, begitu. Jadi ada di beberapa tempat,” tambahnya.
Investigasi Mendalam KPK Terhadap Dugaan Korupsi di Bea Cukai
KPK saat ini tengah mengusut setidaknya dua kasus besar yang diduga melibatkan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kedua kasus ini saling berkaitan dan menunjukkan adanya praktik penyimpangan yang sistematis.
Kasus Dugaan Suap Jalur Impor
Kasus pertama yang tengah diusut adalah dugaan suap terkait pengaturan jalur impor. Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada tanggal 4 Februari 2026.
Perkara ini telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Tiga di antaranya berasal dari internal Direktorat Jenderal Bea Cukai, yaitu:
* Rizal: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).
* Sisprian Subiaksono: Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan DJBC.
* Orlando Hamonangan: Kepala Seksi Intelijen DJBC.
Dalam kasus ini, diduga kuat terjadi praktik pemufakatan jahat yang melibatkan Orlando Hamonangan, Sisprian Subiaksono, dan John Field, selaku pemilik PT Blueray. Mereka diduga bersekongkol untuk mengatur dan merekayasa perencanaan jalur impor barang-barang yang akan masuk ke Indonesia. PT Blueray sendiri diketahui bergerak sebagai perusahaan jasa perantara impor atau yang dikenal sebagai forwarder. Pengaturan jalur impor ini diduga dilakukan demi keuntungan pribadi dan untuk memuluskan proses masuknya barang tanpa melalui prosedur yang semestinya atau dengan persyaratan yang dipermudah secara ilegal.
Kasus Dugaan Gratifikasi dan Pengelolaan Uang Ilegal
Kasus kedua yang sedang diselidiki merupakan pengembangan dari perkara pertama, yang berfokus pada dugaan gratifikasi. Dalam pengembangan ini, KPK menetapkan seorang pejabat Bea Cukai lainnya sebagai tersangka, yaitu:
- Budiman Bayu Prasojo: Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Budiman Bayu Prasojo diduga memerintahkan anak buahnya, Salida Asmoaji, seorang pegawai pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai, untuk menerima dan mengelola sejumlah uang yang diduga berasal dari para pengusaha. Bukti kuat yang berhasil ditemukan dalam kasus ini adalah adanya uang tunai sebesar Rp 5 miliar yang disimpan dalam lima koper. Uang tersebut ditemukan tersimpan di sebuah “safe house” yang berlokasi di Ciputat, Tangerang Selatan.
Temuan uang dalam jumlah besar di “safe house” ini semakin memperkuat dugaan adanya praktik korupsi yang melibatkan penerimaan dan pengelolaan uang ilegal di luar sistem pelaporan resmi. Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK ini merupakan langkah krusial untuk mengumpulkan lebih banyak bukti dan mengungkap seluruh jaringan yang terlibat dalam dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Penemuan “safe house” ini menunjukkan keseriusan para pelaku dalam menyembunyikan aset hasil kejahatan mereka, namun juga menjadi titik terang bagi upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK.


