Batam — Gedung DPRD Kota Batam menjadi titik fokus penguatan integritas pemerintahan di awal tahun 2026. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam secara resmi menerima audiensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dalam rangka Sosialisasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2026, Selasa (7/4/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Serba Guna ini bukan sekadar kunjungan formal, melainkan langkah strategis untuk menyelaraskan visi tata kelola pemerintahan yang bersih di Kota Batam.
Rombongan KPK RI dipimpin langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK, Brigjen Pol. Agung Yudha Wibowo. Kedatangan tim komisi antirasuah ini disambut hangat oleh jajaran pimpinan DPRD Kota Batam, di antaranya:
-
H. Muhammad Kamaluddin (Ketua DPRD Kota Batam)
-
H. Aweng Kurniawan (Wakil Ketua I)
-
Muhammad Yunus Muda (Wakil Ketua III)
Dalam paparannya, Brigjen Pol. Agung Yudha Wibowo menekankan krusialnya peran Koordinator Supervisi dalam memetakan potensi kerawanan korupsi. Program tahun 2026 ini dirancang untuk lebih terintegrasi, menyasar seluruh lini lembaga pemerintahan dari pusat hingga ke daerah.
Tujuannya jelas: menutup celah penyimpangan melalui sistem yang lebih transparan dan pengawasan yang lebih ketat.
Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif KPK yang turun langsung melakukan sosialisasi ke daerah. Menurutnya, pemberantasan korupsi bukanlah tugas satu lembaga saja, melainkan tanggung jawab kolektif.
“Pemberantasan korupsi merupakan komitmen bersama. Kami mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi atas sosialisasi yang disampaikan KPK hari ini. Ini adalah pengingat sekaligus panduan bagi kami,” ujar Kamaluddin.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan memaksimalkan fungsi pengawasan (check and balances) guna memastikan program-program pemerintah daerah berjalan sesuai jalur hukum.
“Kita perlu bersama-sama memaksimalkan peran dalam pemberantasan korupsi, baik di lingkungan kerja maupun dimulai dari diri sendiri,” tegasnya menutup pernyataan.
Audiensi ini diharapkan menjadi momentum bagi DPRD Kota Batam untuk memperkuat sinergi dengan KPK. Dengan adanya pemahaman yang mendalam mengenai program pencegahan tahun 2026, diharapkan tercipta ekosistem pemerintahan di Batam yang:
-
Transparan dalam pengelolaan anggaran.
-
Akuntabel dalam pengambilan kebijakan.
-
Bebas dari segala bentuk praktik gratifikasi maupun korupsi.
Pertemuan ditutup dengan diskusi interaktif dan komitmen bersama untuk menjaga integritas demi kemajuan pembangunan Kota Batam.


