Kasus Siswa Hina Guru di Purwakarta Picu Skorsing Massal, FSGI Waspadai Dampaknya

Kasus Perundungan Siswa SMAN 1 Purwakarta: Kritik dari FSGI dan Persoalan Hak Pendidikan

Sebuah insiden perundungan yang melibatkan sembilan siswa SMAN 1 Purwakarta terhadap seorang guru perempuan menarik perhatian publik setelah terekam dalam video dan viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, para siswa mengacungkan jari tengah kepada guru mereka, sementara sang guru memilih untuk diam tanpa merespons aksi tersebut.

Peristiwa ini menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, termasuk Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), yang menilai tindakan sekolah dalam menangani kasus ini perlu dipertanyakan. Pihak sekolah memberikan sanksi skorsing selama 19 hari kepada seluruh siswa yang terlibat. Namun, FSGI menilai kebijakan ini berpotensi merugikan hak pendidikan siswa, khususnya jika tidak ada pengaturan pembelajaran jarak jauh atau kesempatan ulangan susulan.

Risiko Tertinggal Materi dan Kehilangan Kesempatan Ulangan

Sekretaris Jenderal FSGI, Retno Listyarti, menjelaskan bahwa skorsing selama 19 hari setara dengan satu bulan penuh aktivitas belajar. Hal ini dapat menyebabkan siswa tertinggal materi pelajaran dan bahkan kehilangan kesempatan mengikuti ulangan harian.

“Jika selama masa skorsing tidak ada pembelajaran jarak jauh, maka siswa bisa saja mengalami keterlambatan akademik yang signifikan,” ujar Retno. Ia juga mempertanyakan apakah siswa tetap memiliki hak untuk mengikuti ulangan susulan selama masa skorsing. Jika tidak, hal ini bisa berdampak serius, termasuk mengancam kenaikan kelas mereka.

Penanganan yang Harus Berbasis Pembinaan

Meskipun FSGI menegaskan bahwa perilaku siswa tidak dapat dibenarkan dan termasuk dalam kategori perundungan, mereka menilai tindakan tersebut bukanlah tindak pidana dan harus ditangani dengan pendekatan pembinaan, bukan hanya hukuman. FSGI menilai penting untuk memahami latar belakang insiden tersebut agar bisa dilakukan evaluasi menyeluruh dalam membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman.

Baca Juga :  RAPBN 2027: Ekonomi Tumbuh 6 Persen, Kurs Rp 17.500 per Dolar

Dalam konteks ini, FSGI menilai pemberian sanksi seharusnya mempertimbangkan tingkat pelanggaran. Sekolah menyebut insiden ini sebagai kejadian pertama, sehingga siswa tidak memiliki riwayat pelanggaran sebelumnya. Oleh karena itu, FSGI menyarankan agar sanksi diberikan secara bertahap, dimulai dari pembinaan ringan sebelum menuju sanksi yang lebih berat seperti skorsing.

Kekosongan Regulasi tentang Sanksi Skorsing

FSGI juga menyoroti bahwa dalam regulasi nasional seperti Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 maupun Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026, tidak ditemukan ketentuan eksplisit mengenai sanksi skorsing bagi siswa. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan sanksi perlu didasarkan pada prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi siswa.

Oleh karena itu, FSGI mendorong sekolah untuk mengedepankan pendekatan pembinaan dan tetap menjamin hak pendidikan siswa. Jika skorsing tetap diberlakukan, maka sekolah wajib menyediakan pembelajaran jarak jauh serta kesempatan mengikuti ulangan susulan.

Prinsip Perlindungan Anak Harus Jadi Prioritas

Retno menekankan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama dalam menangani kasus ini, sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian, penanganan kasus perundungan harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana, agar tidak hanya memberikan hukuman, tetapi juga membantu siswa belajar dari kesalahan mereka.