DPRD dan Pemko Gerak Cepat Rombak Aturan Pengelolaan Limbah

keterangan : Rapat Paripurna DPRD Kota Batam. (Foto : Putra/kupas7.id)

Batam — Wajah Kota Batam sebagai gerbang perdagangan internasional kini tengah menghadapi tantangan serius. Lonjakan volume sampah yang mencapai 1.300 ton per hari memicu langkah darurat dari Pemerintah Kota dan DPRD Kota Batam untuk melakukan perombakan total terhadap regulasi pengelolaan persampahan.

Langkah strategis ini resmi dimulai dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam yang digelar di Ruang Sidang Utama, Rabu (29/4/2026) pagi. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I H. Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda.

Agenda utama paripurna kali ini adalah penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) atas perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Persampahan.

Ketua DPRD Kamaluddin menegaskan bahwa regulasi berusia 13 tahun tersebut sudah “usang” dan tidak lagi mampu mengakomodasi kondisi Batam saat ini.

“Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Tahun 2025 dan 2026, Batam masuk dalam kriteria pembinaan terkait kedaruratan sampah. Perda lama sudah tidak relevan, sehingga perubahan ini menjadi dasar hukum vital untuk membenahi tata kelola dari hulu ke hilir,” ujar Kamaluddin di hadapan forum.

Mengingat urgensinya, Ranperda ini diajukan melalui mekanisme kumulatif terbuka, yang memungkinkan pembahasan dilakukan segera meski belum masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam penjelasannya memaparkan data yang cukup mencengangkan. Dengan populasi sekitar 1,3 juta jiwa, timbulan sampah Batam terus meroket seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi.

“Kondisi ini menuntut adanya pembaruan kebijakan yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama,” tegas Amsakar.

Beberapa poin krusial dalam Ranperda baru ini meliputi:

  • Harmonisasi Regulasi: Menyelaraskan aturan daerah dengan standar nasional terbaru.

  • Pemanfaatan Teknologi: Mendorong investasi pengolahan sampah menjadi energi (Waste-to-Energy).

  • Partisipasi Publik: Memperkuat peran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah.

  • Nilai Ekonomi: Transformasi sampah menjadi produk bernilai guna.

Selain fokus pada isu lingkungan, rapat paripurna ini juga menandai transisi masa kerja legislatif. Agenda ditutup dengan laporan reses anggota dewan serta seremoni penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 sekaligus pembukaan Masa Persidangan III.

Acara yang diawali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya ini turut dihadiri oleh jajaran BP Batam, unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam.

Langkah Selanjutnya? Draf Ranperda telah resmi diserahkan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, fraksi-fraksi di DPRD Kota Batam dijadwalkan akan memberikan tanggapan resmi mereka dalam rapat paripurna yang diagendakan pada Mei mendatang.

Baca Juga :  Batam Bergelora! Ratusan Peserta Adu Fisik di Aquathlon Piala Panglima TNI 2025