Batam — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam kembali menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi legislasi. Pada Rabu (29/4/2026), DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda krusial: penutupan Masa Persidangan II sekaligus pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, didampingi oleh Wakil Ketua I H. Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda.
Dalam pengantarnya, Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, menegaskan bahwa agenda ini merupakan bentuk kepatuhan lembaga legislatif terhadap regulasi yang berlaku.
Ia merujuk pada Pasal 87 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang mengatur bahwa tahun sidang DPRD harus dibagi ke dalam tiga masa persidangan.
“DPRD Kota Batam perlu melaksanakan penutupan sekaligus pembukaan masa persidangan secara berkelanjutan,” ujar Kamaluddin dalam pidatonya.
Momen puncak rapat terjadi saat Kamaluddin secara resmi mengetok palu satu kali sebagai tanda berakhirnya Masa Persidangan II. Tak berselang lama, dengan mengucapkan ‘Bismillahirrahmanirrahim’, ia kembali mengetok palu satu kali sebagai tanda dibukanya Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026.
Memasuki Masa Persidangan III ini, DPRD Kota Batam dipastikan akan menghadapi serangkaian agenda padat. Kamaluddin mengungkapkan bahwa sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan, di antaranya:
-
Ranperda Perubahan Perda No. 11 Tahun 2013: Fokus pada penataan sistem pengelolaan persampahan di Kota Batam.
-
Ranperda Penyelenggaraan PSU: Terkait penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan.
-
Agenda Propemperda Lainnya: Pembahasan lanjutan atas draf peraturan daerah yang telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026.
Selain fokus pada legislasi, Kamaluddin menekankan bahwa DPRD Kota Batam tetap konsisten menjalankan fungsi utama lainnya, yakni fungsi penganggaran (budgeting) dan pengawasan (controlling) terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Rapat paripurna pun diakhiri dengan komitmen seluruh anggota dewan untuk segera tancap gas menuntaskan agenda-agenda strategis tersebut demi kepentingan masyarakat Kota Batam.


