Batam Raih WTP 14 Kali Amsakar Serahkan Ranperda APBD 2025

Keterangan : Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menyampaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam 2025 kepada pimpinan DPRD Kota Batam di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam. (Foto : Devid/kupas7)

BATAM, [KUPAS7.ID] — Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali mengukuhkan dominasinya dalam hal tata kelola keuangan daerah di Provinsi Kepulauan Riau. Di bawah nakhoda Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, Pemko Batam secara resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran (TA) 2025.

Penyerahan dokumen krusial tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (10/6/2026). Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, ini menjadi momentum pembuktian efektivitas kinerja eksekutif, menyusul keberhasilan Batam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut.

Secara simbolis, Wali Kota Amsakar Achmad menyerahkan bundel dokumen pertanggungjawaban kepada pimpinan dewan, menandai dimulainya fase pembahasan legislatif yang akan menguji transparansi dan akuntabilitas realisasi anggaran triliunan rupiah tersebut.

Amsakar menegaskan bahwa penyampaian Ranperda ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan pemenuhan kewajiban konstitusional yang ketat. Langkah ini merupakan amanat langsung dari Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Amsakar mengungkapkan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Batam TA 2025 telah melewati proses audit yang rigid oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, sebelum akhirnya diserahkan kembali kepada pemerintah daerah pada 2 Juni 2026.

“Alhamdulillah, kerja keras seluruh jajaran Pemko Batam membuahkan hasil dengan diraihnya kembali opini WTP untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Secara umum, laporan keuangan TA 2025 telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Indikator utamanya jelas: kecukupan pengungkapan yang transparan, kepatuhan mutlak terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern (SPI) yang berjalan optimal,” ungkap Amsakar.

Meski sukses mempertahankan rekor impresif tersebut, Amsakar memastikan bahwa Pemko Batam tidak akan bersikap pasif.

Ia menegaskan komitmennya bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra untuk menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi minor yang diberikan oleh BPK sesuai dengan tenggat dan ketentuan yang berlaku.

Di hadapan meja pimpinan dan anggota DPRD, Wali Kota Batam mengupas tuntas angka-angka riil yang membentuk postur APBD Batam sepanjang tahun 2025.

Secara umum, keuangan Batam berada dalam kondisi yang sangat sehat, ditandai dengan tingginya realisasi pendapatan dan efisiensi di sektor belanja.

1. Optimalisasi Sektor Pendapatan Daerah

Pemko Batam membidik target pendapatan daerah sebesar Rp4,29 triliun pada tahun 2025. Hingga akhir tahun anggaran, pos ini berhasil terealisasi sebesar Rp4,14 triliun atau menyentuh angka 96,48 persen. Keberhasilan ini ditopang oleh tiga pilar utama:

  • Pendapatan Asli Daerah (PAD): Menjadi motor penggerak utama dengan realisasi sebesar Rp2,25 triliun (95,29% dari target), mencerminkan geliat ekonomi kota industri yang tetap tangguh.

  • Pendapatan Transfer: Terealisasi sebesar Rp1,88 triliun atau mencapai 97,92% dari target anggaran.

  • Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Pos ini justru mencatatkan performa di luar ekspektasi dengan realisasi Rp10,71 miliar, atau melampaui target hingga 101,29 persen.

2. Efisiensi dan Penyerapan Belanja Daerah

Dari sisi belanja, Pemko Batam mengalokasikan total pagu anggaran sebesar Rp4,43 triliun, dengan angka serapan riil mencapai Rp4 triliun atau 90,44 persen. Anggaran ini didistribusikan ke dalam beberapa klaster belanja, yaitu:

  • Belanja Operasi: Menyerap anggaran terbesar, yakni Rp3,19 triliun atau 91,58% dari pagu untuk memastikan roda pelayanan publik berjalan tanpa sumbatan.

  • Belanja Modal: Terealisasi sebesar Rp516,43 miliar (79,98%), yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur fisik strategis di Batam.

  • Belanja Tidak Terduga: Terealisasi sebesar Rp445,54 juta untuk kebutuhan darurat.

  • Belanja Transfer: Mencatatkan lonjakan realisasi hingga Rp290,15 miliar atau mencapai 107,15% dari target awal.

Melalui perbandingan kumulatif antara pendapatan riil dan belanja riil tersebut, APBD Kota Batam TA 2025 sukses membukukan surplus fiskal sebesar Rp137,91 miliar.

Neraca Aset dan Manajemen SiLPA untuk Masa Depan

Komitmen transparansi duet Amsakar-Li Claudia juga terlihat dari rincian posisi keuangan daerah per tanggal 31 Desember 2025. Kekayaan daerah atau total aset yang dimiliki Pemerintah Kota Batam saat ini berada di angka yang fantastis, yakni Rp11,23 triliun. Angka ini diimbangi dengan kewajiban jangka pendek yang terkendali sebesar Rp168,16 miliar, sehingga menghasilkan ekuitas akhir bersih sebesar Rp11,06 triliun.

Lebih lanjut, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) mencatat saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp221,97 miliar. Melalui kalkulasi realisasi pembiayaan neto sebesar Rp134,54 miIiar, Pemko Batam mengantongi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) akhir sebesar Rp272,45 miliar.

“Setelah dilakukan penyesuaian secara rigid terhadap sisa dana kas yang ada pada BLUD, JKN, serta dana BOS, maka ditetapkan SiLPA bersih yang akan dibawa dan diperhitungkan dalam postur APBD tahun anggaran berikutnya adalah sebesar Rp247,13 miliar,” urai Amsakar secara rinci.

Amsakar menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam atas jalinan kemitraan strategis (sinergisitas) yang kuat dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah selama ini.

Ia berharap dokumen yang diserahkan dapat segera dibedah secara objektif melalui komite dan panitia khusus dewan.

“Kami sangat berharap proses dan tahapan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 ini dapat berjalan lancar dan dinamis sesuai timeline yang telah disepakati bersama. Semoga dinamika pembahasan nanti berlangsung konstruktif, sehingga mampu melahirkan keputusan terbaik demi akselerasi pembangunan kota dan, yang paling utama, peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Kota Batam,” tutup Amsakar.

Baca Juga :  Bijak Bermedsos, Pesan Amsakar untuk Warga Batam