BATAM, [KUPAS7.ID] — Posisi strategis Kota Batam di jalur pelayaran dan perdagangan internasional telah lama menjadi motor penggerak ekonomi utama di Provinsi Kepulauan Riau. Namun, di balik gemerlap pertumbuhan industri dan infrastrukturnya, kota ini menyimpan sisi kerentanan geografis yang tidak boleh diabaikan. Tantangan perubahan iklim dan dinamika lingkungan menuntut Batam untuk memiliki sistem pertahanan kota yang matang dalam menghadapi ancaman bencana.
Merespons urgensi tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) Batam bergerak taktis dengan menggelar Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Batam. Acara strategis ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, yang mewakili Wali Kota Batam, di Aula Kantor Wali Kota Batam, Rabu (10/6/2026). Forum ini menjadi tonggak awal perumusan kebijakan mitigasi komprehensif yang akan mengawal keselamatan warga Batam selama lima tahun ke depan.
Dalam arahannya di depan ratusan perwakilan instansi,Firmansyah memaparkan realita geografis Batam. Kota ini tidak luput dari ancaman bencana hidrometeorologi dan dampak aktivitas manusia, seperti banjir perkotaan, cuaca ekstrem, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga fenomena gelombang ekstrem dan abrasi di wilayah pesisir.
Menurutnya, kemajuan ekonomi yang telah dicapai Batam bisa seketika lumpuh jika kota ini tidak memiliki ketahanan (resilience) yang kuat terhadap bencana. Kerugian ekonomi dan gangguan pada aktivitas sosial masyarakat menjadi taruhan besar yang harus diantisipasi sejak dini.
“Menyikapi tingginya risiko bencana di Kota Batam, diperlukan rencana aksi yang mampu menjawab berbagai isu dan permasalahan penanggulangan bencana di daerah. Penyusunannya tidak boleh asal-asalan, harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta terintegrasi secara total dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” ujarnya.
Ia juga menginstruksikan kepada tim penyusun agar mengawal setiap masukan, kritik, dan data dari peserta forum agar terdokumentasi dengan valid. Hal ini krusial agar produk hukum yang dihasilkan nanti benar-benar berbasis data riil lapangan (evidence-based policy), bukan sekadar kajian teoritis.
Empat Pilar Ketangguhan Batam Menuju 2031
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dokumen RPB ini bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif negara. Dokumen ini adalah visi bertindak yang memuat kebijakan, program, serta prioritas pembangunan daerah yang berorientasi pada keselamatan publik.
Setidaknya, ada empat pilar utama yang ingin dicapai Pemko Batam melalui dokumen RPB 5 tahunan ini:
-
Masyarakat Tangguh Bencana: Mengedukasi dan membangun kesiapsiagaan masyarakat secara mandiri hingga ke tingkat RT/RW.
-
Kualitas Lingkungan Hidup: Menjaga kelestarian alam dan daerah tangkapan air guna meminimalkan risiko banjir dan kekeringan.
-
Pemulihan Pasca-Bencana yang Cepat: Membawa sistem yang menjamin wilayah terdampak bisa segera bangkit dan beraktivitas normal tanpa penundaan berlarut-larut.
-
Kelembagaan dan SDM yang Andal: Memastikan regulasi, rencana kontinjensi, infrastruktur penyelamatan, serta logistik kedaruratan tersedia dalam kondisi siap tempur kapan saja.
“Bencana itu tidak mengenal batas wilayah administrasi dan tidak memilih-milih kewenangan perangkat daerah mana. Ketika badai atau banjir datang, ego sektoral harus runtuh. Saya meminta seluruh OPD menyajikan data yang akurat serta memberikan masukan yang substantif. Pastikan dokumen ini benar-benar dapat diterapkan di lapangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi arsip di lemari dokumen,” tambahnya.
Selain itu, ia berpesan agar RPB ini mampu mengadopsi perkembangan teknologi informasi terkini—seperti sistem peringatan dini berbasis digital—tanpa meninggalkan kearifan lokal (local wisdom) yang sudah mengakar di tengah masyarakat Kepulauan Riau.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam, Agus Bendri, menjelaskan landasan hukum perumusan agenda besar ini. Penyusunan RPB merupakan perintah langsung dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Regulasi ini dengan jelas mengatur porsi tanggung jawab pemerintah, penguatan kelembagaan, serta hak dan kewajiban masyarakat dalam siklus kebencanaan.
Menurut Agus, esensi dari forum ini adalah melahirkan konsensus bersama mengenai peta jalan penanganan ancaman bencana yang paling prioritas di Batam, disesuaikan dengan hasil kajian risiko ilmiah terbaru.
“Forum ini menjadi wadah untuk menyepakati berbagai isu strategis dan permasalahan perangkat daerah yang akan dituangkan secara konkret dalam dokumen perencanaan masing-masing instansi. Kita ingin semua OPD punya persepsi yang sama,” kata Agus Bendri.
Mengingat pentingnya dokumen ini, forum penyusunan RPB dihadiri secara inklusif oleh perwakilan OPD di lingkungan Pemko Batam, instansi vertikal (TNI/Polri dan BMKG), kalangan akademisi, pelaku usaha, lembaga swadaya kemasyarakatan, serta insan pers. U
ntuk memastikan bobot akademis dan praktis dari dokumen ini, Pemko Batam turut menghadirkan Masudi, anggota tim ahli akademisi penyusunan dokumen RPB Kota Batam, sebagai narasumber utama guna membedah anatomi risiko dan solusi taktis mitigasi bencana di Batam.


