BATAM, [KUPAS7.ID] – Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kota Batam pada Rabu (17/6/2026) siang menjadi saksi runtuhnya narasi kepatuhan hukum yang selama ini dibangun oleh institusi pendidikan elite, Playgroup Yayasan Djuwita Prakarsa. Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang awalnya diinisiasi untuk mengawal kasus dugaan kekerasan fisik terhadap balita berusia 2,5 tahun, justru membuka kotak pandora mengenai bobroknya tata kelola administrasi dan pengawasan sekolah swasta di Batam.
Fakta hukum baru yang terungkap di depan para legislator sangat mengejutkan: institusi yang memungut biaya pendidikan tidak sedikit dari orang tua murid ini ternyata berstatus “ilegal” dalam sistem database terpusat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sekolah tersebut beroperasi bertahun-tahun tanpa memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
Dugaan pelanggaran administrasi tingkat berat ini dibongkar secara runut oleh Lomboan, perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) No Viral No Justice, yang bertindak sebagai kuasa hukum korban balita. Berdasarkan dokumen hasil investigasi lintas instansi hingga ke tingkat kementerian, Lomboan membeberkan adanya anomali data kependidikan yang dikelola pihak yayasan.
“Yayasan Djuwita Prakarsa memang mengantongi izin operasional sejak 2019, dan pada 2022 keluar izin dengan PT Djuwita Perkasa. Namun, dalam sistem kementerian, mereka terdeteksi hanya memiliki satu NPSN,” ungkap Lomboan di hadapan pimpinan sidang.
Secara hukum, satu NPSN hanya berlaku untuk satu satuan pendidikan (satu jenjang). Temuan ini memicu dugaan kuat bahwa manajemen sekolah selama ini melakukan praktik manipulasi administrasi birokrasi, yakni dengan memasukkan data anak-anak usia Kelompok Bermain (KB/Playgroup) ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) yang memang sudah terdaftar resmi.
Taktik “penyelundupan” data ini disinyalir sengaja dilakukan untuk menghindari proses verifikasi izin berlapis yang ketat di tingkat pusat, sekaligus menyamarkan fakta bahwa jenjang playgroup mereka belum diakui negara.
Konsekuensi dari ketiadaan NPSN ini dinilai bukan sekadar masalah administrasi di atas kertas. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Batam, Hendri Arulan, yang dihadirkan sebagai saksi kunci, memberikan pandangan yurisprudensi yang tegas.
Hendri menyebut status Playgroup Djuwita cacat secara hukum negara saat insiden kekerasan anak itu terjadi.
”Setiap satuan pendidikan wajib memiliki izin operasional sendiri dan mengurus NPSN-nya masing-masing. Jika tidak memiliki NPSN, artinya mereka tidak terdaftar di kementerian,” tegas Hendri.
Hendri memaparkan secara gamblang kerugian sistemik yang diderita oleh para siswa. NPSN merupakan instrumen tunggal dan mutlak yang digunakan negara untuk menerbitkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
“Tanpa adanya NPSN lembaga, maka NISN siswa tidak akan pernah terbit. Artinya, rekam jejak akademis anak-anak yang bersekolah di sana selama periode tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak diakui oleh negara,” tambahnya.
Sorotan tajam dalam RDP tersebut juga tertuju pada dokumen kelulusan izin baru yang diajukan pihak yayasan. Diketahui, NPSN untuk Playgroup Djuwita baru terbit pada 11 Juni 2026—tepat setelah kasus dugaan penganiayaan balita tersebut meledak di media massa dan menjadi atensi publik.
Fakta kronologis ini memicu spekulasi dan kecurigaan dari para anggota Komisi IV DPRD Batam. Pengurusan dokumen yang mendadak kilat ini diduga kuat sebagai langkah defensif dari pihak manajemen sekolah untuk melakukan “pemutihan” atas kelalaian masa lalu, guna membentengi korporasi dari sanksi pencabutan izin total atau jerat hukum pidana tambahan terkait penyelenggaraan pendidikan tanpa izin lengkap.
Rapat koordinasi dan dengar pendapat ini ditutup dengan rekomendasi berlapis dari Komisi IV DPRD Batam. Legislator mendesak Dinas Pendidikan Kota Batam untuk segera menjatuhkan sanksi administratif berkategori berat, melakukan pembekuan sementara terhadap operasional lembaga yang bermasalah, serta meminta aparat kepolisian memasukkan unsur kelalaian institusi dan pelanggaran Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ke dalam berkas penyidikan utama kasus kekerasan anak tersebut.


