BATAM, [KUPAS7.ID] — Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) terus memantapkan langkah menuju institusi yang semakin transparan dan dipercaya publik. Menyongsong usia Korps Bhayangkara yang ke-80, Polda Kepri melalui Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) secara resmi menggelar Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Tahun 2026 di I Hotel, Batam, Rabu (17/6/2026).
Rakerwas tahun ini tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan, melainkan forum strategis untuk mengevaluasi total pelaksanaan program dan serapan anggaran kepolisian di wilayah Kepulauan Riau. Fokus utamanya adalah memastikan seluruh sumber daya negara dikelola secara efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan, sejalan dengan visi besar Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan).
Untuk memastikan objektivitas dan kualitas tata kelola, Rakerwas Polda Kepri Tahun 2026 turut menggandeng lembaga pengawas eksternal. Acara ini dihadiri langsung oleh Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin, jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Kepri, Irwasda Polda Kepri, serta menghadirkan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau.
Keterlibatan Ombudsman dan BPKP menjadi sinyal kuat bahwa institusi kepolisian siap membuka diri terhadap masukan dan evaluasi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas keuangan.
Ketua Panitia Pelaksana sekaligus Auditor Kepolisian Madya Tingkat III Itwasda Polda Kepri, Kombes Pol. Cakhyo Dipo Alam, dalam laporannya menegaskan bahwa fungsi pengawasan adalah jantung dari manajemen institusi modern.
Menurut Cakhyo, pengawasan yang berjalan efektif memiliki beberapa fungsi krusial:
-
Mendeteksi Potensi Penyimpangan: Mencegah terjadinya kesalahan prosedur dan administrasi sejak fase perencanaan hingga eksekusi.
-
Mengevaluasi Efektivitas Program: Memastikan setiap kegiatan kepolisian berdampak langsung pada keamanan dan ketertiban masyarakat.
-
Ruang Diskusi Konstruktif: Menjadi wadah bagi seluruh jajaran untuk merumuskan strategi pengawasan yang lebih adaptif terhadap tantangan di lapangan.
Sementara itu, Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin memberikan apresiasi tinggi kepada Ombudsman dan BPKP yang terus mendampingi Polri. Jenderal bintang dua tersebut mengingatkan bahwa tantangan penegakan hukum dan pelayanan masyarakat di masa depan akan semakin berat.
Polri dibekali dengan kewenangan yang besar dan dukungan anggaran yang masif dari negara. Oleh karena itu, Kapolda menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi kelalaian maupun penyalahgunaan wewenang.
“Setiap amanah yang diberikan kepada institusi Polri harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk mengelola seluruh sumber daya yang diberikan negara secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegas Asep.
Lebih lanjut, Asep menyoroti dinamika ekonomi global yang kerap berimbas pada penyesuaian anggaran instansi pemerintah. Namun, ia dengan tegas melarang jajarannya menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Solusinya, menurut Asep, adalah tata kelola yang cerdas, berbasis skala prioritas, dan tepat sasaran.
Rangkaian Rakerwas ini diharapkan mampu memperkokoh budaya integritas di seluruh jajaran Polda Kepri. Di tempat terpisah, Kabidhumas Polda Kepri Kombes Pol. Dr. Nona Pricillia Ohei, menutup rangkaian informasi ini dengan sebuah pesan kepada masyarakat luas.
Nona mengimbau agar masyarakat Kepulauan Riau terus menjadi mitra aktif kepolisian.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif. Tingkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan jangan ragu untuk terus menjalin kerja sama yang baik dengan pihak Kepolisian,” pungkas Nona.


