APBD Perubahan Kota Batam 2026 Resmi Disahkan, Anggaran Belanja Naik Jadi Rp4,59 Triliun Fokus pada Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Keterangan : Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I, H. Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda serta Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. (Foto : Putra/kupas7)

BATAM, (KUPAS7.ID) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pengesahan ini diputuskan dalam Rapat Paripurna yang digelar di gedung DPRD Kota Batam pada Jumat (11/9/2026).

Rapat paripurna krusial ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I, H. Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua III, Muhammad Yunus Muda. Hadir pula secara langsung Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama jajaran Pejabat Pemko Batam, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tokoh masyarakat dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam.

Berdasarkan laporan akhir Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam yang dibacakan oleh juru bicara Muhammad Fadli,  total APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 mengalami penyesuaian dari semula Rp4,299 triliun menjadi Rp4,594 triliun. Terdapat penambahan sebesar Rp294,35 miliar yang diimbangi pada pos belanja daerah guna mengoptimalkan akselerasi pembangunan.

“Melalui proses telaah yang berlapis dan sistematis tersebut, kita bersama telah memastikan tidak adanya ruang bagi terjadinya tumpang tindih data (overlapping) maupun duplikasi anggaran di setiap urusan pemerintahan,” ungkap Muhammad Fadli saat memaparkan laporan Banggar.

Ia menambahkan, pembahasan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat komisi hingga Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyelarasan ini dilakukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran berbasis pada data yang valid dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dari sisi pendapatan daerah, terjadi kenaikan dari Rp4,184 triliun menjadi Rp4,321 triliun. Kenaikan paling menonjol terlihat pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melesat 7,11 persen, yakni dari Rp2,581 triliun menjadi Rp2,765 triliun.

Peningkatan PAD tersebut ditopang oleh:

  • Pajak Daerah: Naik 7,21 persen (dari Rp2,099 triliun menjadi Rp2,250 triliun), dipengaruhi penambahan titik reklame videotron sesuai Master Plan, potensi piutang BPHTB, objek pajak baru, hingga optimalisasi komponen Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

  • Retribusi Daerah: Naik 2,48 persen menjadi Rp312,76 miliar.

Banggar DPRD Kota Batam memberikan catatan strategis agar seluruh proyeksi pendapatan ini dikawal ketat oleh eksekutif agar tercapai secara optimal dan tepat waktu.

Lonjakan anggaran pada APBD Perubahan 2026 juga diarahkan secara proporsional untuk memperkuat sektor belanja publik:

  • Belanja Operasi: Berubah dari Rp3,438 triliun menjadi Rp3,626 triliun.

  • Belanja Modal: Meningkat dari Rp842,53 miliar menjadi Rp943,64 miliar. Kenaikan terbesar dialokasikan untuk belanja modal peralatan dan mesin (mencapai Rp204,45 miliar) serta belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi (mencapai Rp433,98 miliar).

  • Belanja Tidak Terduga: Ditetapkan sebesar Rp23,55 miliar.

Selain itu, Banggar memastikan pemenuhan mandatory spending terpenuhi dengan baik: Belanja pendidikan dialokasikan sebesar 28,98 persen (Rp1,331 triliun), belanja infrastruktur publik mencapai 34,68 persen (Rp1,593 triliun), serta belanja pegawai sebesar 36,20 persen (Rp1,663 triliun). Guna menutupi defisit anggaran, pembiayaan daerah disesuaikan melalui sisa lebih penghitungan anggaran (SILPA) sebesar Rp272,481 miliar sehingga postur anggaran tetap berada dalam kondisi berimbang.

Setelah laporan dibacakan, Ketua DPRD H. Muhammad Kamaluddin menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota dewan yang hadir. Secara bulat, seluruh anggota menyatakan setuju, yang langsung disusul dengan ketukan palu sidang tanda disahkannya Ranperda tersebut.

Wali Kota Batam, H. Amsakar Achmad, dalam pendapat akhirnya menyampaikan apresiasi mendalam atas sinergi yang terjalin erat antara legislatif dan eksekutif. Ia langsung menginstruksikan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk segera memproses administrasi lanjutan.

“Sesuai ketentuan yang berlaku, Perda ini akan segera kami laporkan ke Gubernur Kepulauan Riau untuk dilakukan evaluasi, dan Pemko Batam akan menindaklanjutinya sesuai aturan,” tegas Amsakar.

Rapat paripurna malam itu turut merangkum empat agenda strategis lainnya, termasuk persetujuan Ranperda Pengelolaan Sampah, penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD 2027, serta laporan Rencana Kerja DPRD 2027. Pengesahan ditutup dengan penandatanganan berita acara bersama antara pimpinan DPRD dan Wali Kota Batam.

Baca Juga :  DPRD Batam Perpanjang Masa Kerja Pansus PSU 60 Hari