Dorong Kemudahan Warga Perbatasan, Pemprov Kepri Matangkan Skema Special Border Treatment untuk Karimun dan Kepulauan Meranti

Keterangan : Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, saat memimpin pembahasan langkah strategis penyusunan skema SBT yang diselenggarakan di Golden View Hotel, Batam. (Foto : Humas Diskominfo Kepri)

BATAM, (KUPAS7.ID) — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) terus mendorong perumusan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat di kawasan terluar. Pemprov Kepri menekankan agar penyusunan skema Special Border Treatment (SBT) bagi masyarakat perbatasan di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, dan Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dilakukan secara komprehensif tanpa mengabaikan aspek kedaulatan, keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum negara.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, saat memimpin pembahasan langkah strategis penyusunan skema SBT yang diselenggarakan di Golden View Hotel, Batam, Rabu (23/9/2026).

Pertemuan penting ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan awal yang sebelumnya telah dihelat pada 8 September 2026 lalu di Jakarta. Kegiatan ini diinisiasi dan difasilitasi langsung oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, khususnya melalui Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan, dengan melibatkan lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah terkait.

Nyanyang menyampaikan apresiasi mendalam kepada jajaran Kemenko Hukham Imipas yang telah memfasilitasi koordinasi lintas sektoral ini. Menurutnya, Kepulauan Riau memiliki karakteristik geografis yang sangat khas sebagai wilayah kepulauan sekaligus beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kondisi tersebut di satu sisi membuka peluang emas bagi kerja sama ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan dengan negara tetangga. Namun di sisi lain, hal ini menuntut adanya kebijakan khusus yang mampu mengakomodasi aktivitas harian masyarakat yang hidup di garis perbatasan.

“Dalam konteks inilah pembahasan mengenai Special Border Treatment menjadi sangat relevan. Pengelolaan perbatasan negara harus tetap memperhatikan aspek kedaulatan, keamanan, ketertiban, serta kepastian hukum. Di sisi lain, kebijakan perbatasan juga perlu memberikan ruang bagi masyarakat perbatasan untuk menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi secara tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Nyanyang.

Baca Juga :  Ansar Dampingi Mendag RI Hadiri Groundbreaking Pabrik PT KLOU Teknologi Indonesia

Ia menambahkan, perbatasan bukan sekadar garis demarkasi dan pengawasan wilayah, melainkan ruang interaksi masyarakat di mana kehadiran negara harus dapat dirasakan secara nyata dalam memberikan kemudahan hidup sehari-hari.

Lebih lanjut, Nyanyang berharap agar forum lintas kementerian dan lembaga ini mampu merumuskan arah kebijakan yang terukur. Skema SBT yang nantinya diterapkan harus memiliki kejelasan mendasar, mulai dari sasaran penerima manfaat, mekanisme operasional, persyaratan administratif, hingga sistem pengawasan dan koordinasi antarlembaga.

“Hal yang penting adalah agar skema yang nantinya disusun memiliki kejelasan mengenai sasaran penerima manfaat, mekanisme pelaksanaan, persyaratan, pengawasan, serta koordinasi antarlembaga, sehingga dapat dilaksanakan secara tertib dan memberikan kepastian bagi masyarakat,” jelasnya.

Nyanyang juga menegaskan komitmen Pemprov Kepri untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, serta pemerintah kabupaten terkait guna memastikan implementasi kebijakan ini berjalan efektif dan berkelanjutan.

Pembahasan strategis ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting tingkat pusat dan daerah, di antaranya Deputi Bidang Koordinasi Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Dr. Inyoman Gede Surya Mataram, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan Herdaus, serta perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Selain itu, hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi, Bupati Karimun Iskandarsyah, Bupati Kepulauan Meranti Asman, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin, Kepala BP3MI Kepri Kombes Pol. Imam Riyadi, Staf Ahli Ekbang Andri Rizal, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri Dicky Wijaya.

Melalui pendekatan terintegrasi ini, kebijakan SBT diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang yang tidak hanya menjawab kebutuhan mendesak masyarakat perbatasan, tetapi juga memperkuat stabilitas dan keamanan kawasan regional secara menyeluruh.

Baca Juga :  Nyanyang Sampaikan Jawaban Pemerintah Provinsi Kepri atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD