ANAMBAS, (KUPAS7.ID) — Nuansa kearifan lokal yang sarat akan kekhidmatan mewarnai kedatangan pimpinan tertinggi korps adhyaksa di wilayah perbatasan utara. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Riau disambut dengan penuh kehormatan melalui prosesi adat Melayu setibanya di Kabupaten Kepulauan Anambas, Rabu (23/9/2026).
Penyambutan istimewa ini merupakan rangkaian utama dari agenda kunjungan kerja perdana Kajati Kepri ke Bumi Kepulauan Anambas. Kehadiran pimpinan kejaksaan tingkat provinsi tersebut bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus membangun koordinasi yang lebih erat dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Sebagai wujud penghormatan tertinggi dan bentuk penerimaan secara adat, jajaran pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Kepulauan Anambas menyambut kedatangan Kajati Kepri dengan prosesi khas Melayu. Dalam momentum tersebut, perwakilan LAM Anambas memasangkan kain batik cual khas daerah serta memanjatkan doa bersama agar kunjungan kerja ini membawa berkah bagi kemajuan daerah.
Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian, yang hadir langsung menyambut rombongan, menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas kunjungan perdana tersebut. Menurutnya, momentum ini menjadi titik awal yang sangat strategis untuk merajut komunikasi yang lebih intensif antara pemda dan jajaran Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat Anambas, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kunjungan perdana Bapak Kajati Kepri. Ini tentu menjadi momentum yang sangat baik untuk memperkuat koordinasi dan membangun sinergi,” ujar Raja Bayu.
Raja menegaskan, harmonisasi hubungan antara pemerintah daerah dan institusi penegak hukum memegang peranan krusial dalam mengawal roda pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui sinergi yang terbangun kokoh, pelaksanaan program-program pembangunan daerah serta pelayanan publik kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan secara optimal tanpa hambatan berarti.
Raja berharap kolaborasi lintas sektor ini dapat terus ditingkatkan ke depan, khususnya dalam mengawal berbagai kebijakan strategis daerah demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di pulau-pulau terluar.


