Ketua DPRD Batam Janji Teruskan 5 Aspirasi HMI Cabang Batam ke Pemerintah Pusat dan DPR RI

Keterangan : Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, menerima secara langsung aksi damai dan audiensi yang digelar oleh jajaran pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Batam di Gedung DPRD Kota Batam. (Foto : Putra/kupas7)

BATAM, (KUPAS7.ID) — Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, menerima secara langsung aksi damai dan audiensi yang digelar oleh jajaran pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Batam di Gedung DPRD Kota Batam, Selasa (20/10/2026). Kedatangan puluhan mahasiswa yang dipimpin langsung oleh Ketua HMI Cabang Batam, Andre Saputra, bertujuan menyampaikan lima tuntutan strategis terkait isu nasional dan daerah.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, pengurus HMI Cabang Batam membacakan lima poin tuntutan utama, yaitu:

  1. Mendesak DPR RI menggunakan hak angket terkait persoalan persyaratan pendidikan Wakil Presiden RI.

  2. Mendesak Pemerintah Pusat menetapkan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai Bencana Nasional.

  3. Meminta penghentian sementara serta evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

  4. Menuntut peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik secara merata.

  5. Mendesak penguatan upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Dari kelima poin tersebut, dampak krisis karhutla yang memicu paparan kabut asap tebal menjadi sorotan utama mahasiswa. HMI menilai dampak pencemaran udara akibat karhutla kini telah meluas ke berbagai provinsi di Indonesia, bahkan dirasakan hingga ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, sehingga membutuhkan penanganan darurat berskala nasional.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menegaskan bahwa pihaknya sangat memahami dan memiliki pandangan yang sejalan dengan aspirasi mahasiswa terkait penanganan karhutla.

“Terkai karhutla, harapan kami sama, agar ini jadi bencana nasional karena semua daerah terkena dampak, bahkan negara tetangga juga kena,” ungkap Kamaluddin.

Kamaluddin membeberkan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah menggelar rapat koordinasi intensif dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) guna mengantisipasi bahaya kabut asap di Kota Batam.

“Kami sudah dengarkan masukan BMKG. Beberapa langkah antisipasi sudah dilakukan, di antaranya meliburkan sekolah bagi tingkat TK, SD, dan SMP karena dianggap rentan terhadap dampak asap ini. Namun, ada persoalan lain yang muncul di mana anak-anak justru lebih banyak bermain di luar rumah karena menganggap libur sekolah. Ini yang butuh pengawasan bersama,” bebernya.

Kamaluddin menjelaskan bahwa kewenangan eksekusi berada di tangan Pemerintah Pusat dan DPR RI. Kendati demikian, DPRD Kota Batam siap meneruskan aspirasi tersebut melalui jalur kelembagaan resmi agar mendapat perhatian dari pihak-pihak berwenang.

Ia menyambut positif cara-cara penyampaian pendapat secara santun, damai, dan konstruktif yang ditunjukkan oleh kader-kader HMI Cabang Batam sebagai wujud partisipasi aktif mahasiswa dalam mengawal keadilan.

Agenda audiensi ditutup dengan penandatanganan dokumen tuntutan secara bersama oleh Ketua DPRD Kota Batam dan perwakilan HMI Cabang Batam sebagai bukti komitmen pengawalan aspirasi publik.

Baca Juga :  Komisi I DPRD Batam Kawal Hak Warga Marchelia Tahap II