Pansus DPRD Batam Bersama Tim Pemko Batam Sinkronkan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

Keterangan : Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam terus mengintensifkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. (Istimewah)

BATAM, (KUPAS7.ID) — Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam terus mengintensifkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Memasuki tahapan krusial, Pansus kembali menggelar rapat kerja lanjutan bersama Tim Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Senin (16/11/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Dandis Rajagukguk, didampingi Wakil Ketua Pansus, Drs. H. Surya Makmur Nasution. Sementara dari pihak eksekutif, hadir tim perancang dari Bagian Hukum Setdako Batam bersama jajaran pejabat teknis dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam.

Dalam pertemuan tersebut, Pansus bersama tim pemerintah daerah memfokuskan agenda pada pendalaman substansi pasal demi pasal yang mengatur tata kelola barang milik daerah. Selain itu, dilakukan sinkronisasi menyeluruh terhadap rumusan pasal dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar Ranperda ini memiliki landasan hukum yang kokoh dan tidak tumpang tindih saat diimplementasikan.

Ketua Pansus, Dandis Rajagukguk, menjelaskan bahwa pencermatan mendalam sangat dibutuhkan guna memastikan seluruh siklus pengelolaan aset pemerintah daerah diatur secara komprehensif—mulai dari proses identifikasi, klasifikasi, pemanfaatan, hingga mekanisme pertanggungjawabannya.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa kekayaan milik daerah harus dikelola secara profesional, akuntabel, dan transparan demi mendukung kelancaran roda pemerintahan serta memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Batam.

“Kita menginginkan pengelolaan barang yang profesional, akuntabel, dan transparan sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Namun, yang terpenting juga dengan Ranperda ini identifikasi dan klasifikasi terhadap barang milik daerah harus jelas dan transparan,” ujar Dandis.

Menurut Dandis, akurasi data serta kejelasan status hukum setiap aset merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tertib administrasi barang milik daerah. Melalui sistem identifikasi dan klasifikasi yang terukur, pemerintah daerah akan jauh lebih mudah memetakan keberadaan fisik, kondisi terkini, legalitas kepemilikan, hingga potensi ekonomi dari setiap aset yang tercatat.

“Jangan sampai ada aset daerah yang tidak jelas pencatatan maupun status pengelolaannya. Kita ingin melalui regulasi ini seluruh barang milik daerah dapat terdata dengan baik, diketahui peruntukannya, serta memiliki kejelasan dalam hal pemanfaatan dan pengawasannya,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa pengelolaan barang milik daerah tidak boleh berhenti sebatas rutinitas administratif dan pencatatan di atas kertas semata. Setiap aset pemerintah harus mampu dioptimalkan secara tepat guna sesuai koridor hukum yang berlaku.

Melalui pembahasan intensif antara Pansus DPRD dan Tim Pemko Batam ini, regulasi yang dihasilkan nantinya diharapkan menjadi pedoman komprehensif dalam mewujudkan tata kelola aset daerah yang tertib, efektif, transparan, serta bertanggung jawab.

Baca Juga :  Aliansi Mahasiswa Batam Unjuk Rasa di DPRD, Kamaluddin Buka-Bukaan Soal Ledakan Sampah dan Krisis Air Bersih