DPRD Batam Tunda Pengesahan Ranperda LAM

Keterangan : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar rapat paripurna penting terkait masa depan payung hukum adat di tanah bunda melayu. (Foto : Putra/kupas7)

Batam — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar rapat paripurna penting terkait masa depan payung hukum adat di tanah bunda melayu, Jumat (24/4/2026). Rapat yang beragendakan penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus) sekaligus pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Lembaga Adat Melayu (LAM) ini berakhir dengan keputusan penundaan.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, didampingi Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, yang hadir mewakili Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Turut menyaksikan jalannya sidang unsur Forkopimda, pejabat Pemko Batam, serta perwakilan dari BP Batam.

Dalam pembukaannya, Kamaluddin memaparkan bahwa Pansus Ranperda LAM bukanlah tim yang bekerja dalam semalam. Dibentuk sejak 14 Januari 2026, tim ini telah melakukan akselerasi pembahasan yang intensif, mulai dari koordinasi dengan tim Pemko Batam hingga melakukan studi komparatif ke:

  • Yogyakarta (sebagai referensi pelestarian budaya).

  • Kementerian Dalam Negeri (konsultasi regulasi pusat).

  • Biro Hukum Setdaprov Kepulauan Riau.

“Pansus sebenarnya telah merampungkan pembahasan materi dan substansi secara mendalam. Namun, ada koridor hukum yang harus kita patuhi bersama,” ujar Kamaluddin di hadapan forum.

Meski secara substansi telah rampung, “lampu hijau” pengesahan terpaksa tertunda karena alasan administratif yang krusial. Berdasarkan Permendagri Nomor 80 Tahun 2016, setiap Ranperda wajib melalui mekanisme fasilitasi oleh Gubernur sebelum disetujui bersama.

Saat ini, draf Ranperda LAM tersebut dilaporkan masih dalam proses finalisasi fasilitasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepri.

Mengingat proses administratif yang belum tuntas di tingkat provinsi, Pansus mengusulkan agar penyampaian laporan akhir dan pengambilan keputusan dijadwalkan ulang.

“Apakah penundaan penyampaian laporan Pansus dan pengambilan keputusan ini dapat disetujui?” tanya Kamaluddin kepada forum.

Pertanyaan tersebut disambut seruan “Setuju!” secara kompak oleh seluruh anggota dewan yang hadir. Dengan satu ketukan palu sidang, diputuskan bahwa agenda krusial ini akan dijadwalkan kembali pada Mei 2026 mendatang.

Penundaan ini dipandang sebagai langkah kehati-hatian DPRD Kota Batam agar Perda LAM yang dihasilkan nantinya memiliki landasan hukum yang kuat, komprehensif, dan tidak berbenturan dengan aturan di atasnya, demi menjaga marwah adat Melayu di Kota Batam.

Baca Juga :  Batam Cetak Sejarah Baru, Perda PSU Perumahan Resmi Disahkan! Solusi Total Fasum-Fasos Telantar