Pemko Batam Reformasi Pengelolaan Sampah

Keterangan : Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. (Foto : Devid/kupas7)

Batam — Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmen serius Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam merombak total tata kelola persampahan. Hal ini disampaikan Amsakar dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Rabu (29/4/2026), saat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Pesatnya pertumbuhan Batam sebagai pusat ekonomi dan gerbang perdagangan nasional membawa konsekuensi logis: lonjakan volume sampah yang tak terelakkan.

Dalam sambutannya, Amsakar memaparkan data yang cukup mencengangkan. Dengan jumlah penduduk yang kini mencapai 1,3 juta jiwa, volume timbulan sampah di Batam pada tahun 2025 tercatat menyentuh angka 1.300 ton per hari.

“Permasalahan persampahan menjadi tantangan mendasar yang harus ditangani secara serius, terencana, dan komprehensif agar tidak menghambat keberlanjutan pembangunan,” ujar Amsakar.

Menurutnya, keterbatasan lahan dan kapasitas layanan saat ini menuntut kebijakan yang lebih adaptif, efektif, dan berbasis teknologi.

Pemerintah Kota Batam kini mengusung paradigma baru: sampah bukan lagi sekadar beban, melainkan sumber daya. Melalui Ranperda ini, Pemko Batam membidik beberapa poin strategis untuk transformasi pengelolaan lingkungan:

  • Penguatan Hulu ke Hilir: Memperkuat peran pemerintah daerah dalam manajemen sampah yang terintegrasi dari sumber hingga pemrosesan akhir.

  • Kolaborasi Multisektoral: Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan serta daur ulang sampah.

  • Investasi Teknologi: Mendorong pemanfaatan teknologi modern untuk mengolah sampah menjadi energi listrik maupun produk bernilai ekonomi lainnya.

  • Penegakan Aturan: Memperkuat fungsi pembinaan, pengawasan, serta penerapan sanksi administratif yang lebih tegas guna meningkatkan kepatuhan.

Pengajuan Ranperda ini dilakukan melalui mekanisme kumulatif terbuka. Artinya, Ranperda ini tidak masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026, namun diajukan karena adanya kondisi kedaruratan.

Amsakar mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah menempatkan Batam dalam kategori pembinaan terkait persampahan. Hal ini menjadi “alarm” keras bagi daerah.

“Ini menjadi alarm bagi kita semua bahwa pembenahan tata kelola persampahan tidak bisa ditunda,” tegas Amsakar.

Rapat Paripurna yang juga menjadi momen penutupan masa sidang II dan pembukaan masa sidang III tahun 2026 ini diakhiri dengan penyerahan dokumen Ranperda secara simbolis kepada Ketua DPRD Kota Batam.

Amsakar berharap pembahasan Ranperda ini dapat berjalan konstruktif. Dukungan penuh dari legislatif sangat dinantikan agar regulasi ini segera melahirkan dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat Batam ke depannya.

Baca Juga :  Palangka Raya Pelajari Regulasi Lahan Unik Batam