DPRD Batam Bahas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Pemko Raih 14 Kali WTP

Keterangan : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam resmi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian dan Penjelasan Wali Kota Batam atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025. (Foto : Putra/kupas7)

BATAM, [KUPAS7.ID] – Sinergitas serta komitmen keterbukaan dalam tata kelola keuangan publik kembali dipertontonkan oleh jajaran eksekutif dan legislatif Kota Batam. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam resmi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian dan Penjelasan Wali Kota Batam atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025, pada Rabu (10/6/2026).

Rapat yang berlangsung khidmat di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin. Turut mendampingi di meja pimpinan, Wakil Ketua I H. Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto.

Dari sisi eksekutif, hadir Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra. Kehadiran duet kepemimpinan Batam ini didampingi oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran pejabat Badan Pengusahaan (BP) Batam, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Batam, tokoh masyarakat, serta elemen undangan lainnya yang memadati ruang sidang.

Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, menegaskan bahwa agenda paripurna ini bukan sekadar seremonial belaka. Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban ini merupakan amanat konstitusi yang wajib dipenuhi oleh kepala daerah paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, dengan syarat utama melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada momen tersebut, Kamaluddin secara khusus memberikan apresiasi yang tinggi atas keberhasilan Pemerintah Kota Batam yang kembali sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

“Prestasi ini merupakan buah dari kerja keras dan kolaborasi solid seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif. Menjadi kebanggaan bersama bahwa Batam mampu meraih opini WTP yang ke-14 kalinya secara berturut-turut. Namun, meski membanggakan, kita tidak boleh terlena. Masih terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang harus segera ditindaklanjuti secara serius sesuai regulasi,” tegas Kamaluddin.

Merespons arahan pimpinan DPRD, Wali Kota Batam Amsakar Achmad dalam pemaparannya menyatakan komitmen penuh Pemko Batam untuk segera merampungkan catatan BPK tersebut. Berdasarkan regulasi, pemerintah daerah memiliki waktu maksimal 60 hari sejak LHP diterima untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi perbaikan.

“Kami memandang catatan dan rekomendasi dari BPK bukan sebagai hambatan, melainkan instrumen penting untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan dan akuntabel,” ujar Amsakar.

Amsakar menjelaskan bahwa penyusunan Ranperda ini didasarkan pada Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ia menggarisbawahi bahwa predikat WTP yang diraih berturut-turut membuktikan kepatuhan Pemko Batam terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta kuatnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diterapkan.

Di hadapan para anggota dewan, Amsakar mengupas secara transparan potret realisasi anggaran keuangan sepanjang tahun anggaran 2025. Berikut adalah rincian performa APBD Kota Batam TA 2025:

1. Sektor Pendapatan Daerah

Dari target fiskal yang ditetapkan sebesar Rp4,295 triliun, Pemko Batam berhasil membukukan realisasi pendapatan sebesar Rp4,144 triliun atau mencapai 96,48 persen. Angka ini ditopang oleh tiga pilar utama:

  • Pendapatan Asli Daerah (PAD): Terealisasi sebesar Rp2,253 triliun (menjadi motor penggerak utama kemandirian fiskal Batam).

  • Pendapatan Transfer: Terealisasi sebesar Rp1,880 triliun.

  • Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah: Berkontribusi sebesar Rp10,71 miliary.

2. Sektor Belanja Daerah

Total pagu anggaran belanja daerah pada tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp4,430 triliun, dengan realisasi menyerap anggaran sebesar Rp4,006 triliun atau sebesar 90,44 persen. Serapan ini didistribusikan secara proporsional untuk membiayai belanja operasi, belanja modal infrastruktur, belanja tidak terduga (BTT), serta belanja bantuan keuangan.

3. Pembiayaan Daerah

Untuk pos penerimaan pembiayaan daerah, dari target anggaran sebesar Rp134,54 miliar berhasil terealisasi penuh alias 100 persen. Sementara itu, untuk pos pengeluaran pembiayaan dilaporkan tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2025.

Satu hal yang mencuri perhatian dalam laporan pertanggungjawaban kali ini adalah melesatnya nilai aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam. Berdasarkan posisi Neraca Pemko Batam per tanggal 31 Desember 2025, total aset Batam kini menembus angka Rp13,72 triliun.

Angka aset tersebut mencerminkan pertumbuhan sebesar 5,55 persen jika dibandingkan dengan tahun fiskal sebelumnya.

Amsakar menjelaskan, lonjakan nilai aset ini dipengaruhi secara signifikan oleh penambahan aset tetap yang bersumber dari realisasi belanja modal pembangunan fisik, serta adanya penerimaan hibah strategis baik dari pemerintah pusat maupun pihak ketiga lainnya.

Sementara itu, di sisi pasiva, Pemko Batam mencatat kewajiban jangka pendek/panjang sebesar Rp27,61 miliar, sehingga menghasilkan nilai Ekuitas Daerah yang sangat sehat dan tangguh, yakni sebesar Rp13,69 triliun.

Harapan Percepatan Pengesahan

Menutup pidato penjelasannya, Wali Kota Amsakar Achmad menyampaikan harapan besar agar dokumen Ranperda yang telah diserahkan dapat segera dibahas bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam.

“Kami berharap proses pembahasan di tingkat komisi dan banggar dapat berjalan dinamis namun tetap lancar. Persetujuan dan penetapan Ranperda ini menjadi Perda merupakan wujud pertanggungjawaban moral dan materiil kita bersama kepada seluruh masyarakat Kota Batam,” pungkasnya.

Dengan diserahkannya Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 ini, bola kini berada di tangan legislatif. DPRD Batam dijadwalkan akan segera menyusun pandangan umum fraksi-fraksi sebelum melangkah ke tahap pembahasan mendalam demi memastikan setiap rupiah anggaran yang keluar benar-benar berdampak langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan warga Batam.

Baca Juga :  Pemko-DPRD Batam Sepakati Aturan LAM