DBH PPh 21 Batam Anjlok dari Rp173 M ke Rp66 M, Komisi II DPRD Batam Geruduk Kemenkeu RI

Keterangan : Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Djoko Mulyono, bersama rombongan legislatif Batam mendatangi Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta. (Foto : Istimewah)

JAKARTA, [KUPAS7.ID] — Komisi II DPRD Kota Batam mengambil langkah cepat merespons ancaman penurunan pendapatan daerah yang cukup ekstrem. Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Djoko Mulyono, bersama rombongan legislatif Batam mendatangi Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Kedatangan mereka bertujuan untuk mengonsultasikan terjun bebasnya alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diterima Kota Batam. Rombongan dewan diterima langsung oleh Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Chandra Budi.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi II mempertanyakan penurunan tajam proyeksi DBH PPh 21 Kota Batam pada tahun anggaran 2026 yang dinilai tidak wajar.

Data mengejutkan dibuka dalam diskusi tersebut. Pada tahun 2024, realisasi DBH PPh 21 Batam mencapai Rp177 miliar, dan sedikit terkoreksi ke angka Rp173 miliar pada 2025. Namun, pada tahun 2026 ini, proyeksi anggaran terjun bebas menjadi hanya sekitar Rp66 miliar.

“Ada beberapa hal yang kita konsultasikan, terutama soal penurunan alokasi DBH PPh 21 ini. Tentu ini berpengaruh sangat signifikan pada APBD kita dari sisi pendapatan,” tegas Djoko Mulyono.

Setelah dibedah bersama jajaran DJP, penurunan drastis ini diduga kuat akibat masa transisi dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang ke sistem Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU), serta integrasi sistem perpajakan Coretax.

Banyak perusahaan di Batam yang kantor pusatnya berada di luar daerah (seperti Jakarta) tidak menginput kode wilayah Batam (2171) pada NITKU mereka. Akibatnya, setoran pajak pekerja di Batam justru tercatat dan masuk ke kantong daerah kantor pusat perusahaan tersebut.

Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan DJP, Chandra Budi, menjelaskan bahwa pelaporan NITKU sebenarnya sudah menjadi kewajiban wajib pajak berdasarkan PMK Nomor 81 Tahun 2024 dan Perdirjen Pajak Nomor 7 Tahun 2025.

Namun, sistem perpajakan Indonesia menganut asas self-assessment (wajib pajak mengisi data sendiri).

“Kota Batam sudah punya kode wilayah resmi, yaitu 2171. Namun, implementasinya sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam menginput data lokasi usaha secara mandiri. Jika tidak diisi, data penerimaan pajak daerahnya tidak teridentifikasi,” urai Chandra Budi.

Selain mengusut hilangnya potensi DBH PPh 21, Komisi II DPRD Batam juga bergerak memanfaatkan momentum ini untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah taktis yang didorong adalah mendesak Pemerintah Kota Batam segera memperpanjang Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan DJP yang sempat berakhir pada tahun 2024 lalu.

Melalui PKS ini, Pemko Batam nantinya bisa mendapatkan akses data perpajakan pusat guna mengoptimalkan pajak daerah di sektor basah, seperti hotel, restoran, hiburan, hingga transaksi digital.

“Hasil konsultasi ini akan kita bahas lebih lanjut di Batam, termasuk dengan mitra kerja kita (eksekutif),” pungkas Djoko Mulyono.

Dari audiensi berwujud sharing data ini, Komisi II DPRD Batam menelurkan empat rekomendasi penting:

  1. Mendorong koordinasi lanjutan dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) demi mengejar kepastian alokasi dana yang belum tersalurkan.

  2. Mempercepat perpanjangan PKS antara Pemko Batam dan DJP.

  3. Menggandeng dinas terkait untuk meningkatkan sosialisasi pengisian NITKU bagi pelaku usaha dan UMKM di Batam.

  4. Mempertimbangkan kepemilikan NPWP/NITKU lokal dengan kode wilayah 2171 sebagai salah satu syarat wajib dalam pengurusan perizinan usaha di Kota Batam. (***)

Baca Juga :  Ketua DPRD Batam Apresiasi Audit BPK Terkait Kinerja TBC